DPD Fasilitasi Sengketa Lahan KAI dengan Warga

(Ki-ka) Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir H Ayi Hambali, Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman dan Staf Ahli Hukum Djaswardhana saat dialog dengan forum Penghuni Rumah Negara Reg Bandung Raya di Bandung. Foto:darmanto/pojokbandung

(Ki-ka) Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir H Ayi Hambali, Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman dan Staf Ahli Hukum Djaswardhana saat dialog dengan forum Penghuni Rumah Negara Reg Bandung Raya di Bandung. Foto:darmanto/pojokbandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI siap memanggil pihak-pihak terkait untuk menuntaskan sengketa lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga pensiunan eks pegawai PJKA  (Perum Jawatan Kereta Api) yang tergabung dalam forum Penghuni Rumah Negara Regional Bandung Raya.


“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Menteri Agraria, rencananya tanggal 25 Juli kita ada pertemuan dengan Menteri Agraria, sekaligus kita akan klarifikasi status hak lahan tersebut, selanjutnya kita klarifikasi dengan Menteri Perhubungan dan PT KAI,” ujar Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman sesuai silaturahmi dengan Penghuni Rumah Negara Regional Bandung Raya di Bandung, Jumat (20/7).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir H Ayi Hambali dan Staf Ahli bidang Hukum Djaswardhana.

Gafar meminta warga untuk menahan emosi dan tidak melakukan hal-hal yang negatif selama DPD melakukan upaya klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kita ingin melihat fakta-faktanya dulu baik de jure maupun de facto atas status lahan tersebut,” ungkap Gafar.

Secara de facto, kata Gafar, warga telah berpuluh-puluh tahun menempati lahan yang diklaim milik PT KAI. “Namun secara de jure mereka yang menempati lahan tersebut merupakan pegawai negeri yang telah pensiun, sementara PT KAI yang dulunya perum negara telah berubah menjadi PT sehingga harus tunduk pada peraturan atau UU perseroan terbatas,” papar Gafar.

Sementara, anggota DPD RI asal Jabar Ir H Ayi Hambali menyebutkan, sebetulnya ada aturannya jika lahan negara itu bisa dialihkan kepemilikannya kepada masyarakat. “Kalau sekarang lahan itu tercatat sebagai aset negara di kementrian perhubungan itu bisa dialihkan kepada rakyat asalkan fakta-fakta de jure maupun de factonya jelas,” jelas Ayi Hambali.

Yang harus diclearkan dalam kasus sengketa lahan ini, menurut Ayi, bukan antara negara dengan rakyat, melainkan antara PT KAI dengan rakyat. “Lahan yang dulunya dimiliki perum negara PJKA  kini berubah menjadi PT KAI yang berbentuk PT, nah proses pengalihan aset  dari perum ke PT ini nyambung apa tidak, ini yang harus diklarifikasi,” terang Ayi.

Terlebih, lanjut senator asal Jabar ini, Presiden RI Jokowi kini tengah memperjuangkan hak-hak rakyat, agar tanah negara bisa lepas ke tangan rakyat asalkan ada kejelasan tentang status hak tanah tersebut.

“Jadi sebenarnya rakyat punya kesempatan untuk memiliki lahan tersebut asal jelas fakta-faknya,” tandas Ayi.

Dalam kesempatan itu, juru bicara Penghuni Rumah Negara Arman Renaldi mengakui, pihaknya selama ini sering mendapat intimidasi dari pihak yang mengatasnamakan PT KAI. “Kami sudah berjuang dari tahun 2000 ke DPR maupun instansi terkait tapi aspirasi kami tidak pernah didengar,” tutur Arman.

Arman menandaskan, pihaknya hanya ingin mendapat kepastian hukum atas lahan negara di Jatayu yang dia tempati sejak 1973 itu.

“Jika kami punya hak lanjutkan kalau tidak ya kami akan keluar, tapi sekarang ini kami diusir-usir tanpa kepastian hukum,” tegas Arman.

Arman menambahkan, warga pensiunan  yang mendiami tanah sengketa yang diklaim milik PT KAI ini, tersebar  di tujuh wilayah,  antara lain di Buahbatu, Kiaracondong, Kawasan Jl Bima, Jatayu, Teluk buyung, Jl Garuda, Jl Rajawali, Natuna, Jl Rakata dan jl Jawa.

(nto/pojokbandung)

 

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …