Sistem PPDB Dinilai Masih Prematur

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amalia  ketika Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung IPHI, Antapani, Kota Bandung, Minggu (22/7/2018).

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amalia ketika Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung IPHI, Antapani, Kota Bandung, Minggu (22/7/2018).

POJOKBANDUNG.com,  BANDUNG – Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) 2018 sangat baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kebijakan ini sangat prematur jika sarana prasarana tiap sekolah disama ratakan oleh pemerintah.

Indikatornya, banyak orang tua siswa yang mengeluhkan permasalahan zonasi. Salah satunya, beberapa waktu lalu, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan se-Jabar melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, karena menilai sistem zonasi memberatkan.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amalia mengatakan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB masih lemah dan memicu praktik kecurangan. Di antaranya melalui penyalahgunaan fungsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh para oknum.

Apalagi, pada pasal 16 ayat 1 menyebabkan beberapa sekolah kekurangan murid sehingga bisa merugikan guru.

“Sebelum menerapkan sistem zonasi, pemerintah harus dipastikan sarana dan prasarana sekolah memadai. Kalau seperti ini masih prematur,” katanya saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung IPHI, Antapani, Kota Bandung, Minggu (22/7/2018).

Ia mengapresiasi target Presiden Joko Widodo yang menargetkan bisa membangun sekitar 46 ribu ruang kelas baru akan dibangun di tahun ini. Hanya saja, realisasinya akan sulit jika tidak melibatkan pemerintah daerah. Berkaca pada upaya pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan yang membangun 6 ribu kelas per tahun sudah berat.

“6 ribu di kali katakahlah beliau (Ahmad Heryawan) 7 tahun jadi 36 ribu kelas baru dan itu baru mulai menigkatkan angka patisipasi sekolah. Tapi kan ini se-Indonesia. Berarti enggak akan cukup. Itu yang harus di endorse. Pemeritah pusat harus mendorong pemerintah daerah supaya semua sarana dan prasarana bisa terpenuhi,” terangnya.

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah, oemerintah daerah masih mengandalkan anggaran dari pusat
Alokasi untuk pendidikan dari APBD yang katanya 20 persen sebetulnya bukan hanya pendapatan asli daerah, tapi bantuan dari pusat berupa dana alokasi umum atau dana alokasi khusus.

“Kan artinya sama juga bohong, itu artinta dari pusat saja. Kita ingin supaya ada partisipasi daerah dan itu bisa membuahkan langkah-langkah pembangunan sarana dan prasaran. Kita punya kekurangan kelas itu 1,3 juta kalau dibantu oleh pemerintah pusat saja katakanlah dibangun 50 ribu itu berapa puluh tahun. Jadi itu harus paralel antara pemerintah pusat dan daerah,” terangnya.

Selain itu, sistem zonasi, ia sebut dalam konsep awalnya agar jarak dari sekolah ke rumah tidak begitu jauh. Itu sangat bisa jika untuk pulau Jawa atau kota besar. Tapi kalau mau diterapkan di luar jawa lumayan berat. Ia mencontohkan, di daerah Kalimantan Tengah itu ada satu sekolah yang jauh dari tempat tinggal warga.

“Kalau gak salah jarak terdekat sekolah ke perkampungan itu 30 kilo. Itu jadi PR besar buat pemerintah pusat dan daerah untuk pemerataan di Jawa dan luar Jawa. Jadi kalau bikin kebijakan enggak boleh basisnya cuma di Jawa apalagi di Jakarta. enggak bener kalau itu,” ucapnya.

Poin terakhir yang menjadi catatan untuk pemerintah adalah kurang massifnya sosialisasi kepada masyarakat soal peraturan baru. Untuk itu, penerimaan siswa baru harus dievaluasi, sekaligus dibuat peraturannya dari sekarang.

“Sekarang nanti PPDB tahun depan sebelum ujian sudah ada pengumuman jadi sudah pada tahu,” pungkasnya.

(bbb) 

Loading...

loading...

Feeds

Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK

Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di akhir masa jabatan DPR 2014–2019 berlangsung dinamis. Mulus mengegolkan UU KPK, langkah pemerintah dan DPR …

BPJSTK Mengajar Edukasi Pelajar SD Cibentar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat berbagi ilmu pengetahuan dan memberikan semangat kepada siswa Sekolah Dasar (SD) …