Catat…! Ada Tiga Sektor yang Rawan Digunakan Sebagai Jalan Korupsi

Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sistem transaksi non tunai dikalim menjadi cara efektif dalam mencegah praktif korupsi. Alhasil, Pemprov Jabar selama tujuh tahun bertutut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Hal itu diungkapkan, Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa. Menurutnya, ada tiga sektor yang sering digunakan untuk melakukan tindak kecurangan korupsi. Pertama pengadaan barang dan jasa. Kedua perizinan. Ketiga anggaran perjalanan dinas.

“Kita terus berupaya mencegah terjadinya praktik korupsi dalam roda pemerintahan,” ucap Iwa saat ditemui di acara National Anti Fraud Conference, Trans Luxury Hotel, Kamis (19/7/2018).

Iwa menyebut, dalam penerapannya langkah pertama yang diperbaiki ialah tata kelola pemerintahan mulai dari perbaikan SKPD, sistem akuntasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Kedua, menjalankan program dan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Apabila semua program mengacu pada RPJMD, nantinya akan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” terang Iwa.

Kemudian lanjut Iwa, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baik, hal ini berhubungan erat dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang memerlukan pendanaan besar sedangkan APBD yang dimiliki Pemprov Jabar terbatas sehingga perlu didukung dengan adanya investasi.

“Dengan begitu pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” jelas Iwa.

Di tempat yang sama Kepala BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menyebut, marak atau tidaknya praktik korupsi bergantung pada model kepemimpinan di pucuk tertinggi organisasi.

“Kalau dari atas enggak ada, pasti kebawahannyan juga tidak ada,” ungkapnya.

Selama ini, kata Moermahadi, celah praktik kecurangan biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta perizinan. Dengan transaksi non-tunai dia menilai bisa mengurangi praktik kecurangan.

“Tetap semua membutuhkan komitmen,” pungkasnya.

(cr4)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …