Komisi Yudisial Dorong Perjuangan Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI)

Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus bersama Ketua DPP PDRI Ahmad Zakiyuddin beserta jajaran pengurus DPP PDRI foto bersama, Jakarta, Selasa (17/7).

Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus bersama Ketua DPP PDRI Ahmad Zakiyuddin beserta jajaran pengurus DPP PDRI foto bersama, Jakarta, Selasa (17/7).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, mendorong Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) untuk terus memperjuangkan cita-cita organisasi. Salah satu yang terus digelorakan ihwal kesejahteraan dan meningkatkan kualitas dosen.


“PDRI harus ihtiar dan terus berjuang untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan,” ucap Jaja saat menerima Ketua DPP PDRI Ahmad Zakiyuddin beserta jajaran pengurus DPP PDRI di kantornya di Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut Jaja, ada keprihatinan dari dosen-dosen, terutama yang bekerja di perguruan tinggi swasta yang belum berkembang. Oleh sebab itu, setiap perguruan tinggi harus didorong untuk maju agar mampu mensejahterakan dosennya sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Akan tetapi, Jaja berujar, masalahnya saat ini pendirian perguruan tinggi tidak terlalu ketat. Padahal, ada pendirian perguruan tinggi dimana pendirinya tidak punya modal yang cukup, tapi tetap diloloskan. Imbasnya, perguruan tinggi itu menjadi tempat bisnis atau menjadi ajang mata pencaharian tambahan bagi pemiliknya.

“Ada hitungan untung rugi, padahal perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang non profit, dimana pemiliknya tidak meminta uang kembali. Kalau sekarang lembaga seperti ini juga ada hitungan BEP (Break Event Point),” ujar pria yang masih aktif mengajar di Magister Fakultas Hukum Unpas Bandung ini.

Kata Jaja, pemerintah harus mendorong infrastruktur kampus swasta agar perguruan tinggi swasta dapat berkembang lebih baik. Tapi, kenyataannga, pemerintah lebih banyak mendirikan perguruan tinggi negeri sehingga menambah kuota jumlah mahasiswanya. Dengan bertambahnya jumlah PT negeri, artinya jumlah dosen di PTN pun harus ditambah.

“Hal ini tentu akan menambah beban negara dimana negara harus membayar lebih banyak dosennya,” jelasnya.

Tetapi dengan mendorong infrastruktur PTS, maka PTS dapat berkembang dan dengan sendiri dosen non PTS di daerah kesejahteraannya dapat meningkat.

“Kenyataannya sekarang banyak PTS di daerah untuk bayar gaji dosen saja masih kembang kempes,” imbuhnya.

“Kami berharap ada kajian tentang apakah pemerintah harus lebih banyak mendirikan kampus swasta yang otomatis menambah jumlah dosen yang harus dibayar negara atau mendorong infrastruktur kampus swasta,” sambung Jaja.

Dalam kesempatan yang sama, Zakiyuddin berterima kasih atas kesediaan Ketua KY menjadi Ketua Dewan Penasihat PDRI.

“Seperti nasihat beliau, kami akan fokus pada perjuangan PDRI, yakni meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas Zakiyuddin.

Selain itu, PDRI, lanjut Zakiyuddin, pihaknya akan berjuang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para dosen yang diperlakukan tidak adil di kampus tempat mereka bekerja.

“Kami akan berjuang bersama, dalam bentuk apapun jika ada dosen yang diperlakukan tidak adil dan semena-mena,” tuturnya.

PDRI dideklarasikan di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung pada 25 Juni 2018. Organisasi ini sudah berkembang di 26 Provinsi. Pada 29 September hingga 1 Oktober, PDRI akan menggelar pengukuhan pengurus pusat dan Munas pertama di Jakarta.

(arh)

 

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …