Cegah Korupsi, Dewan Puji Kerjasama APIP-APH

BERANTAS KORUPSI: Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir SE, menghadiri penandatanganan kerjasama koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

BERANTAS KORUPSI: Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir SE, menghadiri penandatanganan kerjasama koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi langkah preventif pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi.


Pujian ini dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir SE, dalam penandatanganan kerjasama koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

Menurut Syahrir, kerjasama tersebut merupakan tren positif yang kini tengah memasuki penandatanganan ke-10 kalinya di Jabar. Tentunya langkah ini akan diikuti oleh provinsi lainnya sebagai bentuk kebersamaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

“Kerjasama ini sangat baik sekali, kita (Jabar, red) masuk perjanjian kerjasama provinsi ke-10,” ujar Syahrir usai mengikuti acara sosialisasi.

Selama ini, lanjut Syahrir, koordinasi Jabar cukup baik antara APIP dan APH yang sudah berjalan 10 tahun terakhir. Tetapi ini dibakukan dalam bentuk kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

Sehingga kedepannya akan lebih terarah dan ada muatan-muatan lokal yang akan disusun bersama dengan tim APIP dan APH.

“Ini nanti akan mengedepankan kesepahaman dalam suatu penindakan ataupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tambah politisi dari Gerindra tersebut.

Dia mencontohkan, tindakan yang dikategorikan unsur tindak pidana korupsi dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pemerintah. Kendati demikian, diupayakan terlebih dahulu pencegahan oleh APIP dan nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran nanti ditindaklanjuti oleh APH.

“Intinya setiap lembaga mempunyai aturan undang-undang tersendiri tapi dalam rangka implementasi di lapangan tetap mengacu pada hukum acara yang ada, hukum acara pidana,“ tandasnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds