Cegah Korupsi, Dewan Puji Kerjasama APIP-APH

BERANTAS KORUPSI: Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir SE, menghadiri penandatanganan kerjasama koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

BERANTAS KORUPSI: Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir SE, menghadiri penandatanganan kerjasama koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi langkah preventif pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi.


Pujian ini dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir SE, dalam penandatanganan kerjasama koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

Menurut Syahrir, kerjasama tersebut merupakan tren positif yang kini tengah memasuki penandatanganan ke-10 kalinya di Jabar. Tentunya langkah ini akan diikuti oleh provinsi lainnya sebagai bentuk kebersamaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

“Kerjasama ini sangat baik sekali, kita (Jabar, red) masuk perjanjian kerjasama provinsi ke-10,” ujar Syahrir usai mengikuti acara sosialisasi.

Selama ini, lanjut Syahrir, koordinasi Jabar cukup baik antara APIP dan APH yang sudah berjalan 10 tahun terakhir. Tetapi ini dibakukan dalam bentuk kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

Sehingga kedepannya akan lebih terarah dan ada muatan-muatan lokal yang akan disusun bersama dengan tim APIP dan APH.

“Ini nanti akan mengedepankan kesepahaman dalam suatu penindakan ataupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tambah politisi dari Gerindra tersebut.

Dia mencontohkan, tindakan yang dikategorikan unsur tindak pidana korupsi dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pemerintah. Kendati demikian, diupayakan terlebih dahulu pencegahan oleh APIP dan nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran nanti ditindaklanjuti oleh APH.

“Intinya setiap lembaga mempunyai aturan undang-undang tersendiri tapi dalam rangka implementasi di lapangan tetap mengacu pada hukum acara yang ada, hukum acara pidana,“ tandasnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Dua Orang Tersangka Masih Buron

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Polres Cimahi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam bentrokan antar geng motor yang terjadi di Jalan Raya …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …