DPRD Jabar Jadi Sampel Barometer DPRD Se-Indonesia

HIMPUN DATA: Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Failitasi Kepala daerah dan DPRD menghimpun data dan merumuskan indikator tentang evaluasi kinerja dari seluruh DPRD di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

HIMPUN DATA: Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Failitasi Kepala daerah dan DPRD menghimpun data dan merumuskan indikator tentang evaluasi kinerja dari seluruh DPRD di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Failitasi Kepala daerah dan DPRD saat ini menghimpun data dan merumuskan indikator tentang evaluasi kinerja dari seluruh DPRD di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota.


Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Ramoth Sitompul mengatakan, data dan informasi yang diterima selanjutkan akan dipergunakan untuk menentukan barometer percontohan DPRD di Indonesia.

Untuk memperoleh data dan informasi, pihaknya mendatangi kantor DPRD dan mewawancari sejumlah anggota dewan, yakni mendatangi DPRD Jabar dan DPRD Kota Cimahi.

“Kami mencoba mengawali untuk menghimpun data untuk membuat indikator-indikator bagaimana nanti kami bisa menilai dan mengevaluasi DPRD dari seluruh Indonesia, sehingga nanti bisa menentukan mana DPRD percontohan yang bisa menjadi barometer bagi DPRD lainnya,” kata Ramoth di Gedung DPRD Jabar, beberapa hari lalu.

Menurut Ramoth, dipilihnya DPRD Jabar dan DPRD Kota Cimahi sebagai sampel karena keduanya termasuk lembaga perwakilan rakyat yang cukup matang dan mapan.

“Selain itu juga kita ambil di luar pulau Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan,” tambahnya.

Selain hasil wawancara, pihaknya akan melakukan kajian dalam mematangkan indikator yang akan dipergunakan untuk menghasilkan DPRD percontohan.

“Kami coba analisis untuk bahan kajian lebih lanjut sehingga lebih mematangkan indikator dan parameter yang diperlukan dalam proses pencarian DPRD tersebut,” terangnya.

Hasil ini akan diolah dan datanya dievaluasi.

“Ada kajian-kajian atau jawaban teman-teman dari DPRD maupun eksekutif perlu kami benahi sehingga nanti indikatornya lebih matang lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), R Yunanadar Eka Perwira, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh barometer kualitas lembaga DPRD.

“Saya melihat ini satu hal yang sangat positif karena memang sebaiknya DPRD pun seperti eksekutif ada ukuran yang standar bagaimana sesungguhnya DPRD yang baik atau anggota DPRD yang baik. Jadi tidak melihat kinerja DPRD-nya, sebagai kelembagaan juga harus ada kinerja perseorangan karena bagaimanapun anggota DPRD dipilih perseorangan bukan dipilih satu grup yang besar,” ucap Yunandar.

Menurut Yunandar, adanya barometer dapat menjadi rujukan utama bagi penilaian kualitas DPRD yang tak hanya dinilai dari unsur kelembagaan tapi dapat digunakan sebagai standar penilaian setiap individu.

“Selama ini tidak ada masyarakat banyak menilai atas apa yang disampaikan anggota DPRD ke publik, padahal masih banyak hal lain yang terkait dengan pekerjaan DPRD yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Proses-proses yang terjadi di internal DPRD saat ini masih sangat kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan sangat kurang diketahui oleh masyarakat,” paparnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds