Pemkot Bandung Dinilai Tebang Pilih Tindak Pedagang Kaki Lima

Ilustrasi Pedagang Kaki Lima

Ilustrasi Pedagang Kaki Lima

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Prakitisi hukum dari UNPAD, Ayi Vivandan menilai Pemkot Bandung tebang pilih dalam menindak keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir terus bermunculan PKL bermobil atau sering disebut moko (mobil toko).

“Kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bandung saat ini terkesan tebang pilih karena hanya menindak PKL konvensional yang menggunakan roda di atas lapak-lapak kecil. Sehingga membuat pemodal besar memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran dalam jenia lain yang sekarang dikenal dengan moko,” kata Ayi kepada wartawan Jumat (8/6/2018).

Menurut mantan Wakil Walikota Bandung ini, pedagang kaki lima konvensional maupun moko sama-sama telah melanggar ketertiban bahkan hingga membuat kemacetan.

“Mereka sama, merampas hak-hak warga,” kata Ayi.

Ayi pun mengkritisi langkah Satuan Tugas Penertiban PKL Kota Bandung  karena tidak maksimal dalam mengatur keberadaan pekerja informal itu.

Selain tebang pilih, menurutnya tim tersebut tidak jelas dalam mendata dan menentukan lokasi-lokasi mana saja yang boleh dipergunakan PKL.

“Pemerintah harus mendata PKL agar nantinya bisa ditempatkan pada lokasi yang sesuai. Jika dibiarkan, akan semakin massif. Satu sisi PKL dari kalangan tidak mampu dikejar-kejar, di sisi lain yang pakai mobil dibiarkan. Padahal sama-sama melanggar,” katanya.

Lebih lanjut, Ayi merasa perihatin jika adanya keistimewaan yang diberikan kepada PKL yang bermobil. Ini seiring mulai ramainya sebutan pelaku ekonomi kreatif bagi pegiat moko tersebut.

loading...

Feeds

DJP Jabar I Genjot Pajak UMKM Kota Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Potensi raihan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat luar biasa besar. Terlebih dengan kebijakan penurunan …