Lilis Santika: Jangan Ada Mediasi pada Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pemkab Wonogiri (17/4/2018) terkait pengawasan program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pemkab Wonogiri (17/4/2018) terkait pengawasan program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Hj Lilis Santika meminta agar tidak memberikan ruang mediasi pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk pelecehan seksual. Alasannya, dengan adanya mediasi maka akan memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk lepas dari jeratan hukum.


“Sementara kasus kekerasan pada perempuan dan anak akan menyisakan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi korbannya. Makanya kami meminta jangan memberikan mediasi terhadap kasus kekerasan pada perempuan dan anak, agar kasus ini terus diproses secara hukum,” tandas Hj Lilis Santika, baru-baru ini seusai pulang mengikuti kunker spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pemkab Wonogiri (17/4/2018) terkait pengawasan program Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak disana.

Disampaikannya, pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut turut berperan dalam penurunan jumlah kasus itu. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 51 kasus, pada 2016 terdapat 49 kasus dan pada 2017 menurun jadi 35 kasus.

Kabupaten Wonogiri telah membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilantik oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, 2017 lalu. Dari situlah kemudian muncul program nasional perlindungan perempuan dan anak.

Adapun anggaran untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tahun ini mencapai Rp 5,8 miliar dari APBD Wonogiri yang jumlah totalnya mencapai Rp 2,4 triliun.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Hj Lilis Santika meminta Pemkab Wonogiri untuk meningkatkan anggaran untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB & P3A) khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak.

“Kebijakan anggaran yang memihak akan menunjukkan seberapa besar perhatian Pemkab terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” imbuhnya.

Anggota dewan dari Dapil Jabar IX (Sumedang Majalengka dan Subang) ini mengungkapkan bahwa sebanyak 30 persen penduduk Kabupaten Wonogiri bekerja merantau atau ‘boro’. Diketahui juga bahwa sebagian besar kasus pelecehan seksual pada anak disana terjadi karena anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya.

“Memang masalahnya cukup dilematis, makanya pemkab harus hadir dalam masalah ini agar kasus-kasus serupa tidak terulang lagi,” pungkasnya.

(rik)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …