Komisi VIII Desak Korban Travel Nakal Harus Diberangkatkan

RDPU KOMISI VIII: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Hj. Lilis Santika (kiri) saat menerima audiensi dalam RDPU dengan ATMI, mitra agen, dan sejumlah korban travel nakal Abu Tour yang sekarang terkatung-katung nasibnya, Rabu (25/4/2018).

RDPU KOMISI VIII: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Hj. Lilis Santika (kiri) saat menerima audiensi dalam RDPU dengan ATMI, mitra agen, dan sejumlah korban travel nakal Abu Tour yang sekarang terkatung-katung nasibnya, Rabu (25/4/2018).

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Asosiasi Travel Muslim Indonesia (ATMI) merasa keberatan dengan adanya putusan Peraturan Meneteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Pasalnya menurut ATMI dengan peraturan itu mereka dirugikan sebab para jamaah yang sudah mendaftar secara otomatis tidak bisa beroperasi lantaran terganjal dalam proses perizinan.

Hal itu terungkap dalam audiensi rapat dengar pendapat (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan ATMI, mitra agen, dan para perwakilan korban jamaah Abu Tour, Rabu (25/4/2018). Sementara dalam audiensi dengan sejumlah mitra agen dan perwakilan korban jamaah Abu Tour mereka menuntut agar segera diberangkatkan.

Lantaran, menurut mereka pencabutan perizinan dari dari Kemenag RI kepada Abu Tour bukanlah solusi yang tepat, karena pada awalnya pihak Abu Tour sudah berjanji dan akan memberangkatkan para jamaahpada Oktober tahun 2018 ini.

Namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena izin oprasionalnya telah dicabut oleh Kemenag RI melalui PMA Nomor 8 itu.

Menyikapi permasalah tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Hj Lilis Santika mengatakan carut marutnya masalah ibadah umrah diTanah Air seperti gunung es yang tidak pernah ada habisnya.

“Maka harus segera ada solusi cepat dan tepat yang diambil oleh pemerintah guna menyelesaikan persoalan penyelenggaraan ibadah umrah selama ini,” tegas Hj. Lilis Santika usai RDPU.

Politisi PKB dapil SMS (Sumedang, Majalengka dan Subang) menambahkan, Kementerian Agamajangan hanya menjadi pemadam kebakaran, ketika permasalahan muncul langsung bereaksi dengan mencabut izin operasional travelnya.

“Namun, tidak dievaluasi terlebih dahulu, harusnya selama ini dari sisi pengawasan dan perizinannya pun harus diperketat dan dipantau secara benar. Sehingga kasus-kasus serupa First Travel dan Abu Tour tidak terulang kembali,” tandasnya.

loading...

Feeds

Tiga Calon Sekda KBB Siap Bersaing

Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengumumkan tiga peserta terbaik yang akan menduduki Jabatan Sekretaris …