Kajian Raperda Perlindungan Aset Lemah

 Darius Doloksaribu

Darius Doloksaribu

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persoalan pendataan, penangan dan sertifikasi aset daerah yang belum terdata dengan baik sering menjadi bahan temuan bagi BPK, termasuk juga terjadi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Untuk itu, pemprov Jabar telah mengusulkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Jabar, tapi setelah ditelaah oleh BP Perda DPRD Jabar ternyata kajian akademis masih lemah, sehingga dikembalikan lagi ke eksekutif.


Anggota Komisi I DPRD Jabar, Darius Dologsaribu SH mengatakan, persoalan aset daerah seringkali menjadi catatan tersendiri bagi BPK. Itu karena masih cukup banyak aset daerah yang tidak terdata atau terdata, tapi tidak dilengkapi dengan legalitas yang sah.

Untuk itu, DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Aset Daerah.

“Namun, usulan Rencana Perda yang disampaikan ke DPRD Jabar, ternyata kajian akademisnya masih cukup lemah, sehingga kita kembalikan lagi ke ekskutif,” kata Darius saat ditemui kantor DPD PDIP Jabar, kemarin.

Dikatakan, sampai saat ini cukup banyak aset daerah yang tidak terdeteksi oleh kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini akibat lemahnya data, penanganan dan legalitas atas aset tersebut.

Sambil menunggu penyempurnaan kajian akademis Raperda Pengelolaan Aset, Komisi I DPRD Jabar melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, baik ke kantor Pemkab/Pemkot, termasuk  ke  Badan Pertanahan Nasional (BPN) se-Jawa Barat.

“BPN yang paling tahu sejarah tanah. Kami akhirnya banyak mengetahui, bahwa banyak tanah yang belum bisa tentukan siapa pemiliknya, sebab pemerintah kota, kabupaten belum memiliki perda pengelolaan aset,” jelas Darius.

Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi  bahan pertimbangan Komisi I maupun Pansus untuk mengundang BPN, Kabupaten, Kota dan Provinsi, agar  bisa belajar tentang pengelolaan aset.

Lebih lanjut Darius mengaku bangga Pemprov dan dewan sudah enam kali meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tapi selalu ada catatan khusus soal aset.

“Ini kan aneh, menerima predikat WTP, tapi selalau ada catatan khusus soal aset,” ujarnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …