Dewan Pers: Konglomerasi Media Ancam Kebebasan Pers

Deklarasikan netralitas dan independensi pers dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di Aula Barat Gedung Sate Bandung

Deklarasikan netralitas dan independensi pers dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, di Aula Barat Gedung Sate Bandung

POJOKBANDUNG.com – Dewan Pers berhasil menuntaskan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 yang mengambarkan situasi pers Indonesia sepanjang tahun 2017.


Riset berdasarkan survei persepsi yang digelar di 30 provinsi. Hasil IKP 2017 ini menggambarkan rekaman situasi pers sepanjang tahun 2016. Pada riset sebelumnya, penelitian dilakukan pada 24 provinsi.

Koordinator Survei IKP 2017, Antonio Pradjasto, mengatakan secara kumulatif survei IKP 2017 menggambarkan kemerdekaan pers Indonesia dalam posisi ‘agak bebas’.

Indeksnya sebesar 68,95. Kondisi ini lebih baik dibandingkan survei IKP 2016 yang mencapai 63,44 atau mengindikasikan kemerdekaan pers Indonesia “mendekati bebas”.

Namun jika dilihat secara detail, kemerdekaan pers Indonesia sepanjang 2016 mengalami defisit pada hal kebebasan-untuk (freedom for), sedangkan aspek-aspek terkait kebebasan dari (freedom from) seperti kebebasan berorganisasi, mendirikan perusahaan, kebebasan jurnalisme – mencari, mengolah dan menyebarkan informasi, keragaman kepemilikan, kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan berada dalam dalam kondisi baik.

“Hal yang mengkhawatirkan adalah independensi ruang redaksi, kesejahteraan wartawan, dan akses media bagi kelompok masyarakat rentan,” kata Antonio Pradjasto, melalui siaran persnya.

Sejumlah kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan menjadi catatan ahli pada indikator ini. Termasuk di dalamnya kasus impunitas atas pembunuhan sejumlah jurnalis yang belum juga tuntas. Hal ini mempengaruhi penilaian informan ahli atas jaminan hukum untuk bebas dari kriminalisasi dan intimidasi.

Terkait konglomerasi media, survei ini memperlihatkan adanya ancaman terhadap independensi ruang redaksi. Informan ahli menilai media hanya dijadikan sebagai alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media yang sebagian besar adalah pengusaha dengan afilisasi politik atau kepentingan ekonomi tertentu.

Menurut survei, kategori ini mendapatkan indeks nasional 62 atau berarti ‘kurang bebas’, sedikit di atas ‘buruk’. Di Provinsi Jawa Barat indeksnya 55.

“Kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama media-media yang berada di luar pulau Jawa. Di beberapa provinsi, ada wartawan yang juga berperan sebagai marketing dengan tugas mencari iklan buat medianya,” papar Antonio Pradjasto.

Catatan lain dari survei ini adalah ketidakmampuan pers menyuarakan kaum yang tidak bisa bersuara (voice for the voiceless). Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses pada media untuk didengar suaranya dan mendapat informasi dengan akurat.

“Masalah perempuan, miskin kota, minoritas dan penyandang disabilitas adalah sebagian dari kelompok masyarakat yang suaranya sering diabaikan oleh pers,” lanjutnya.

Pada berbagai pekara yang dihadapi perempuan media cenderung  memberi stigma pada kaum perempuan. Berbagai isu krusial seperti intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikriminasi terhadap masyarakat adat yang perlu diketahui oleh publik tidak menjadi wacana di media. Kalaupun diangkat tidak semua perspektif ditemukan dalam media-media arus utama.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan media yang mengakibatkan terjadinya perekrutan wartawan dalam jumlah besar. Umumnya perekrutan ini terbuka bagi semua pelamar dengan beragam latar belakang akademis.

“Sayangnya, perekrutan tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya siap pakai. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengikuti pendidikan dan memahami etika jurnalistik,” kata dia.

Dampaknya, banyak di antara mereka yang memilih bekerja dengan jalan pintas, seperti mengumpulkan bahan-bahan dari publikasi media lain atau cloning, serta memanfaatkan sumber informasi dari media sosial.

Loading...

loading...

Feeds

Warga Desa Batulawang Belum Direlokasi

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Pemerintah Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur segera merealisasikan rencana terbaik yang telah dikomunikasikan …

Ajak Perempuan Keluar Zona Nyaman

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Perempuan di Kabupaten Bandung Barat harus memiliki integritas, tangguh dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pasalnya, kesan …

Harus Aktifkan Koperasi di Sumedang

 POJOKBANDUNG.com, KOTA – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sumedang Masa Bhakti 2021-2025 diharapkan mampu mengaktifkan dan menghidupkan kembali koperasi …

Belum Bisa Layani Semua Kecamatan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi mengaku masih kewalahan untuk dapat melayani …

Vaksinasi Covid Telan Rp47 Miliar

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang mengungkap, di tahun anggaran 2021 ini, Pemda Subang mendapat …

Kompak Bantu Warga yang Isolasi

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Desa Jalancagak, Kaecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang memberikan bantuan bagi tetangga yang tengah menjalani isolasi mandiri di …

Jerman Kembangkan Infrastruktur Hijau di Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama dengan lembaga ahli Jerman untuk mengembangkan infrastruktur hijau. Jawa Barat menjadi …

Vaksinasi Lansia Fokus di Zona Merah

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Vaksinasi Covid-19 bagi lansia di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor sudah dimulai. Vaksinasi khusus lansia …