DPRD Jabar Setuju Tinjau Ulang Aturan 1 NIK 3 Sim Card

Aksi dari Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Jabar yang menolak kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk registrasi tiga kartu perdana (Riana Setiawan/Radar Bandung)

Aksi dari Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Jabar yang menolak kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk registrasi tiga kartu perdana (Riana Setiawan/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Ratusan pedagang pulsa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Jawa Barat melakukan aksi demo ke DPRD Jabar, Jl Diponegoro No 27  Bandung, Senin (2/4) lalu.


Aksi dilakukan untuk menyuarakan penolakan kebijakan pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya untuk registrasi tiga kartu perdana prabayar.

Para pendemo selain berorasi menyuarakan  Penolakan 1 NIK untuk 3 Simcard, juga membentangkan berbagai macam spanduk dan poster di antaranya “Kami Menolak Kebijakan Menkominfo Registrasi 1 Nik 2 Simcard”, “Tolak Aturan Registrasi 1 Nik 3 Sim Card Yang Mematikan UMKM (Outlat/Konter), “#Savekonterpulsa, Aksi KNCI!!! Menolak Pembatasan 1 Nik 3 Simcard, Outlet Subang Bersatu.”

Pedagang pulsa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Jawa Barat audiensi dengan DPRD Jabar

Ketua KNCI Jabar Firman Zidan mengatakan aksi damai hari ini dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

“Jadi demo, tidak hanya dilakukan di Jawa Barat. Tuntutan kami meminta Menteri Komunikasi Informasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk dicopot dari jabatannya. Alasannya, Menteri Rudiantara telah membohongi pengusaha konter pulsa skala kecil dengan kebijakan tersebut,” katanya.

Baca Juga: Satu NIK untuk Tiga Kartu, Pengusaha Konter Pulsa Minta Menkominfo Dipecat

Dikatakan Firman, penolakan ini bukan tanpa alasan. Karena, salah satu sumber pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pulsa ponsel ialah penjualan kartu perdana.

“Aturan satu NIK untuk tiga kartu perdana tentu sangat mengganggu usaha kita. Karena marjin besar untuk penjualan (konter seluler) adalah kartu perdana. Bila dibatasi 5 juta orang akan kehilangan penghasilan. 800 ribu outlet kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Ia mengaku sudah berjuang sejak Juli 2017, namun tidak dianggap penting oleh penguasa. Bahkan pada 7 November 2017, Kemenkominfo menyetujui permintaan pihaknya.

“Kanyataannya, persetujuan mereka tersebut cuma tipu daya, buktinya sampai hari ini tidak terealisasi,” tegas Firman.

Untuk diketahui, saat ini para pedagang pulsa dan pengusaha konter ponsel sudah mulai merasakan penurunan pendapatan hingga 70% akibat adanya kebijakan tersebut. 

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …