Pemerintah Daerah Wajib Dukung Program JKN-KIS

MENANDATANGANI: Perwakilan Pemda kota dan kabupaten di wilayah Jabar komitment mengimplementasikan PMK nomor 183/PMK.07/2017. ( Foto : ASEP RAHMAT/ RADAR BANDUNG )

MENANDATANGANI: Perwakilan Pemda kota dan kabupaten di wilayah Jabar komitment mengimplementasikan PMK nomor 183/PMK.07/2017. ( Foto : ASEP RAHMAT/ RADAR BANDUNG )

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama BPJS Kesehatan dan KPPN sepakat untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 183/PMK.07/2017 dan Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemda Triwulan I Tahun 2018 di wilayah Jabar. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung program JKN-KIS.


Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Jabar, Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan, seiring terbitnya PMK nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil diharapkan bisa menyelesaikan segala persoalan.

“Makanya jika Pemda kota atau kabupaten tidak bersedia melakukan rekonsiliasi dan tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah tunggakan, BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas besaran tunggakan Pemda,” tegas Yuniar.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jabar, Koesmayadie Tatang Padmadinata mengatakan, program JKN-KIS harus didukung dengan segala upaya. Maka dari itu pihaknya meminta seluruh Pemda di kota dan kabupaten wajib berperan dan berkontribusi aktif.

“Pokonya Pemda harus mengimplementasikan PMK ini. Tujuannya jelas, untuk saling membantu dalam menyelesaikan, memecahkan dan merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan program JKN-KIS” ucap Koesmayadi.

Ia menyebut, JKN-KIS merupakan program strategis nasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk perlindungan masyarakat Indonesia khususnya dibidang kesehatan.

“Ini harus mendapatkan dukungan Pemda sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN-KIS,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabar, Mohammad Edison mengucapkan terima kasih kepada semua Pemda, DJPBN, serta semua Pihak yang telah mendukung Program JKN-KIS, khususnya kepada yang rutin menyetorkan Iuran Wajib PNS Daerah, Iuran Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN), Iuran Pemda serta Iuran PBI Daerah. Hal itu, kata Edison, dapat mengimplementasikan pelaksanan program JKN-KIS hingga saat ini berjalan dengan lancar.

“Ketepatan penyetoran dan pembayaran iuran dapat menunjang keberlangsungan program JKN-KIS, karena itu marilah sama-sama mendukung serta menyukseskan program ini,” pungkas Edison.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Pemkot Belum Bisa Akses TPS Legok Nangka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kota Bandung tengah menghadapi masalah dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Seperti diketahui TPS Sarimukti masih bisa menerima …

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

KKI 2021 Dongkrak Pemulihan Ekonomi Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Dekranasda Jawa Barat serta stakeholder terkait …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …