Petugas Damkar Kota Bandung Perjuangkan Upah Layak Asuransi

Penanggung Jawab Sementara (PJS) Walikota Bandung, Muhamad Solihin saat menerima alat pemadam api sebagai simbolis acara hut Damkar di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (14/3). (Azis Zulkhairil/Radar Bandung)

Penanggung Jawab Sementara (PJS) Walikota Bandung, Muhamad Solihin saat menerima alat pemadam api sebagai simbolis acara hut Damkar di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (14/3). (Azis Zulkhairil/Radar Bandung)

‎POJOKBANDUNG.com – Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Ferdy Ligaswara memaknai ulang tahun Pemadam Kebakaran se-Indonesia ke-99 sebagai ajang untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak.


“Yang kami katakan layak di sini, adalah terkait honor dan asuransi,” ujar Ferdy kepada wartawan Rabu (14/3).

Ferdy mengatakan, petugas Damkar harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, pasalnya memiliki tanggungjawab yang sangat besar.

Namun, yang menjadi kebanggan Ferdy adalah, meski digaji kecil dan memiliki tanggungjawab yang besar, namun petugas bekerja dengan sepenuh hati.

“Honor yang mereka terima dalam satu bulan, jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan,” kata Ferdy.

Selain itu, Ferdy ingin di ulang tahun Damkar ke-99 ini, jadi momentum untuk lebih dekat dengan masyarakat. Karena, dengan jumlah personel yang jauh dari cukup, Damkar harus dekat dengan masyarakat.

“Untuk mengakali kekurangan pesonel di Damkar, kami melibatkan masyarakat dalam relawan damkar. Sekarang jumlahnya sudah ada 27 ribu orang,” paparnya.

Jumlah Petugas Damkar Kota Bandung sendiri hanya ada 120 orang dari kebutuhan sekitar 430 orang, jumlah ini jauh dari ideal.

“Karenanya keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Mengingat masyarakat akan lebih cepat merespons bencana ketimbang petugas kami,” terangnya.

Untuk penambahan personel, Ferdy mengatakan belum bisa melakukannya tahun ini.

“Sebenarnya kami sudah meminta, tapi masih belum di ACC,” terangnya.

Menanggapi hal ini, pejabat sementara Walikota Bandung M.Solihin mengatakan, dirinya sepakat jika ada penambahan personel di Damkar.

“Karena jumlahnya memang kurang dari cukup,” katanya.

Disinggung mengenai kesejahteraan, Solihin sepakat, petugas Damkar tidak hanya mendapatkan asuransi kesehatan tapi juga asuransi jiwa.

“Karena tugas mereka sangat bahaya dan menyangkut nyawa,” terangnya.

Untuk pegawai dengan syatus PNS, kata Solihin, bisa direkrut dengan pendidikan minimal D3. Namun, untuk petugas lapangan, menurut Solihin harus dengan sistem outsourching, karena pendidikan terakhir mereka SMA.

“Peraturan penerimaan PNS sekarang tidak boleh dari SMA, minimal D3, jadi kalau petugas lapangan yang lulusan SMA, tidak bisa dari PNS,” pungkasnya.

(mur)

Loading...

loading...

Feeds

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Dua Orang Tersangka Masih Buron

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Polres Cimahi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam bentrokan antar geng motor yang terjadi di Jalan Raya …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …