Pemkot Cimahi Bentuk Timsus Penertiban Minimarket

Ilustrasi minimarket

Ilustrasi minimarket

POJOKBANDUNG.com – Sedikitnya 21 minimarket di Kota Cimahi akan segera di tutup. Itu karena kuota minimarket sudah terpenuhi.

Bahkan, Pemerintah Kota Cimahi menilai, pengelola minimarket tidak mengindahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2010 tentang, penataan dan perlindungan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Menurut Kepala Dinas Satpol PP Kota Cimahi, Aris Permono, ke-21 minimarket tersebut, sebelumnya sudah diberikan Surat Peringatan (SP) dari satu sampai tiga. Namun, hingga saat ini tidak ada itikad baik dari para pengelola.

“Maka, kami pun akan segera melakukan tindakan,” kata Aris, di ruang kerjanya Jalan Demang Hardjakusumah.

Aris melanjutkan, pihaknya sudah membentuk Tim Khusus (Timsus) penertiban minimarket. Timsus tersebut terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan surat tugas langsung dari Wali Kota.

“Kita akan rapat persiapan teknis, berkoordinasi dulu dengan teman-teman SKPD untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi apa yang akan dilakukan Satpol PP, Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi, Acep Jamaludin mendukung niatan tersebut.

Ia mengungkapkan, sejauh ini keberadaan toko modern di Cimahi seakan-akan tidak ada yang mampu mengendalikan.

Hal tersebut tentunya akan berdampak pada menurunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri.

“Sebaiknya dalam penegakan Perda, pihak terkait jangan terpengaruh dengan dana bantuan yang diberikan oleh pihak minimarket. Kalau salah ya harus ditindak tegas,” ungkap Acep.

Ia menjelaskan, dalam hal penegakan Perda kedepan, sudah tidak ada lagi alasan terkait Perda yang belum direvisi sebab, dengan belum dilakukannya kembali pengawasan serta melakukan tindakan tegas terhdap minimarket, menjadi alasan dari eksekutif yang selama ini menunggu revisi Perda.

“Sekarang Perda sudah kita revisi dan butuh backup Peraturan Walikota (perwal) terkait penegakannya,” terangnya.

Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan tindakan tegas terhadap keberadaan minimarket di Cimahi yang perizinannya tidak jelas.

“Saya harap, tahun ini (2018) ada aksi dari pihak terkait,” pungkasnya. (gat).

“Kita tidak harus selalu formal dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat, yang pada akhirnya terkesan kaku. Kalau disini (pojok pengawasan) kita lebih santai dan saya yakin penjelasan yang diberikan, lebih mudah terserap,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang datang ke pojok pengawasan, Zamhari (41), mengaku, ia dan warga lainnya merasa sangat terbantu. Sebab, baru kali ini ada ruangan khusus yang disediakan oleh penyelenggara untuk, bersama-sama mengenal dan memahami pemilu.

“Ternyata, warga juga bisa mengawasi jalannya pemilu. Saya baru tahu,” ujarnya.

Dia berharap, masyarakat yang lain tidak perlu sungkan datang ke pojok pengawasan. Sebab, pihak penyelenggara selalu terbuka untuk melayani warga dalam memberikan suatu edukasi dan pemahaman politik.

“Kalau bisa, pihak penyelenggara juga harus rajin dalam menyosialisasikan setiap kegiatannya maupun apabila ada calon yang mau datang ke Cimahi. Jadi sinergitas warga tidak terbatas,” pungkasnya.

(gat)

loading...

Feeds