Untuk Mencapai UHC 2019, BPJS Kesehatan Cimahi Gelar Forum Koordinasi Kepatuhan

Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (13/03).

Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (13/03).

POJOKBANDUNG.com – Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja.

BPJS Kesehatan juga bisa memberikan usulan pengenaan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya serta melaporkan kepada instansi yang berwenang terkait ketidakpatuhan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut. BPJS Kesehatan Cabang Cimahi melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (13/03).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Tenaga Kerja KBB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB, pengawas ketenagakerjaan di wilayah KBB.

Juga, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, dan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.

“Banyak cara yang kita lakukan, selain dengan sosialisasi dan edukasi pentingnya jaminan kesehatan bagi pekerja, kita juga melakukan kunjungan langsung ke Badan Usaha,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Yudha Indrajaya.

Untuk mewujudkan program JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan BPJS Kesehatan perlu membangun sinergi dengan seluruh stakeholder JKN-KIS. Peran Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum sangat diperlukan guna mendukung keberlangsungan program JKN-KIS ini,” jelasnya.

Ia menerangkan, kegiatan ini merupakan Forum Koordinasi Kepatuhan pertama pada tahun 2018 dan sekaligus untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai pada tahun 2017 serta sebagai sarana untuk merumuskan strategi baru pada tahun 2018 guna meningkatkan kepatuhan badan usaha di KBB.

Terdapat tiga objek kepatuhan badan usaha yang menjadi fokus utama dalam pembahasan, yaitu kepatuhan dalam hal mendaftarkan Badan Usaha dan pekerja serta keluarganya dalam program JKN-KIS, kepatuhan dalam hal melaporkan update data pekerja dan anggota keluarganya serta kepatuhan dalam hal pembayaran iuran.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Toto Sucasto mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya siap membantu menegakkan kepatuhan Badan Usaha demi suksesnya program JKN-KIS.

Ia menambahkan, Kejaksaan berperan dalam upaya memastikan badan usaha terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan taat membayar iuran.

Badan Usaha yang belum memenuhi kewajibannya diharapkan dapat segera mendaftarkan dan bagi yang sudah terdaftar namun masih terdapat tunggakan iuran agar segera melakukan pembayaran iuran sehingga semua pekerja beserta anggota keluarganya terjamin pemeliharaan kesehatannya.

(dh/*)

loading...

Feeds

Tiga Calon Sekda KBB Siap Bersaing

Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengumumkan tiga peserta terbaik yang akan menduduki Jabatan Sekretaris …