Waspada, Pilkada Jabar Maupun Pilpres Rawan Isu Sara

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Willy Hanafi (M Gumilang/Radar Bandung)

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Willy Hanafi (M Gumilang/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Jawa Barat memiliki kasus intoleransi yang tinggi. Mulai soal pendirian tempat ibadah, diskriminasi kaum minoritas dan regulasi yang diskriminatif.


Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Willy Hanafi mengatakan, momen politik 2018 dan juga 2019 juga harus diwaspadai akan meningkatnya kasus intoleransi.

Sebab, kata dia, di tahun politik ada memobilisasi massa yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Kerawanan itu antara lain konflik horizontal jika isu Sara dijadikan alat kampanye.

Terlebih, data kasus intoleransi di Jawa Barat termasuk tinggi. LBH Bandung sudah menangani sebanyak 42 kasus intoleransi terjadi di tahun 2016 dan 2017.

Rinciannya, tujuh kasus terkait isu kebebasan berpendapat, 24 kasus terkait kebebasan berkeyakinan dan beragama, empat kasus perempuan, tujuh kasus bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Tiap tahun mengalami peningkatan pastinya dengan pola-pola yang berbeda,” ungkap Willy, saat ditemui Radar Bandung di Sekretariat LBH Bandung, Jalan Sidomulyo, Bandung, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, praktik-praktik intoleransi dimulai dari penyebaran informasi yang salah dan kebencian atas suatu kepercayaan, pembatasan hak asasi manusia terhadap kepercayaan tertentu.

Juga, mendevaluasi agama atau kepercayaan lain sebagai tidak berharga atau jahat, dan pembiaran terhadap kelompok intoleran, praktik intoleransi lainnya bisa juga muncul sebagai dampak dari berbagai faktor eksternal lain, seperti situasi Pilkada atau politik.

Menurutnya, pertarungan dalam pemilu seringkali menggunakan isu identitas untuk kampanye, mobilisasi massa, dan menjatuhkan lawan politik. Menguatnya isu identitas/Sara memungkinkan peningkatan situasi intoleran di Indonesia.

“Biasanya muncul dan meningkat menjelang Pilkada,” imbuhnya.

Untuk daerah Jabar sendiri, menurutnya, Kota Tasik masih menjadi urutan pertama, dilanjut dengan Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Cianjur dan Sukabumi.

“Polanya sama, ngaitkan isu Sara. Biacara Sara di Jabar itu sensitif banget dan masyarakat mudah terpancing provokasi jika disinggung soal ini,” terangnya.

Willy menjelaskan, intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan adalah setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan.

Loading...

loading...

Feeds

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Dua Orang Tersangka Masih Buron

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Polres Cimahi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam bentrokan antar geng motor yang terjadi di Jalan Raya …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …