DPRD Kota Cimahi Bahas Raperda Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji

Ketua Pansus III DPRD Cimahi, Nurhasan (Gatot/Radar Bandung)

Ketua Pansus III DPRD Cimahi, Nurhasan (Gatot/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi bahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan transportasi jemaah haji.


Ketua Pansus III, Nurhasan mengatakan, Raperda tersebut merupakan usulan dari pihak eksekutif melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai amanat undang undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan transportasi jemaah haji.

Dalam raperda tersebut diatur terkait bantuan yang akan diberikan oleh pihak Pemkot Cimahi kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ibadah haji.

“Yang biasanya dibebankan kepada jemaah akan hilang, sehingga akan mengurangi anggaran jemaah yang ada di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), karena ditanggung APBD,” katanya, di ruang Pansus DPRD Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kamis (1/3/2018).

Menurut Politisi Partai Hanura itu, karena sebelumnya payung hukum terkait bantuan biaya keberangkatan (transportasi) jamaah haji Cimahi dari titik kumpul di Cimahi ke Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke Kota Cimahi belum ada, maka pihak dewan mendorong pembuatan perda tersebut.

“Kita sudah selesai membahasnya. Untuk teknisnya danti diatur oleh Peraturan Walikota (Perwal),” ujarnya.

Meski dalam pembahasannya, Nurhasan merasa kurang puas karena tidak ada interaksi dari stakeholder yang ada, baik dari kemenag dan KBIH serta hanya mengikuti sebatas apa yang ditampilkan draft dari eksekutif tanpa ada masukan masukan yang lebih detail, namun pihaknya bersyukur karena raperda tersebut sudah selesai.

“Tinggal kita serahkan kepada pihak provinsi untuk dievaluasi. Dalam Perda nanti di putuskan semua warga Indonesia yang berangkat dari Kota Cimahi akan difasilitasi, sehingga tidak ada diskriminasi,” ucapnya.

Kendati Raperda tersebut tinggal menunggu persetujuan dari pihak Pemprov Jawa Barat, namun Nurhasan meminta, kepada masyarakat calon jemaah haji untuk bersabar.

Sebab, kata dia, dalam Perda yang akan mulai disahkan dan diberlakukan pada 2018 ini, pemerintah baru mampu memberikan fasilitas sebatas transportasi dan konsumsi saja.

“Kemungkinan juga ada sewa gedung untuk berkumpul. Karena selama ini kita selalu menggunakan fasilitas TNI untuk berkumpul,” terangnya.

Dijelaskannya, saat ini pihak pemerintah belum bisa membagi bantuan tersebut dengan hitungan perorangan. Sebab dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), standar satuan harganya belum disebutkan.

“Baru unit sebatas unit kendaraan belum bicara jatah perorangan. Teknisnya pemerintah akan membuat panitia yang nantinya disahkan berdasarkan Perwal. Panitia itu yang akan bertugas mempersiapkan segalanya,” pungkasnya.

(adv/gat)

Loading...

loading...

Feeds

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …