FSP LEM Kota Bandung Tuntut Upah Sektoral

FSP LEM SPSI (fsplemspsi.or.id)

FSP LEM SPSI (fsplemspsi.or.id)

POJOKBANDUNG.com – Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (DPC FSP LEM) menginginkan sektor unggulan tahun lalu, dilaksanakan kembali pada 2018 oleh Disnakertrans.


DPC FSP LEM menuntut pemerintah Kota Bandung mengkaji kembali sektor unggulan yang disajikan oleh Dinas tenaga kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandung.

Ketua DPC FSP LEM Kota Bandung, Misyadi Khaerun menjelaskan, perhitungan disnakertrans saat ini untuk menentukan sektor unggulan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

“Beberapa sektor unggulan di Kota Bandung justru terkesan seperti hilang,” ujarnya pada seluruh wartawan di Balai Kota Bandung saat selesai berunjuk rasa, Selasa (27/2).

Kekeliruan tersebut menurutnya tentang metode yang dipakai tidak seperti tahun lalu, di mana yang digunakan oleh disnakertrans rumus LQ.

“Itu sebenarnya rumus perbandingan, berbanding terbalik dengan peraturan perundang-undangan nomer 13 dan peraturan kementrian Ketenagakerjan nomor 7,” paparnya.

Dengan rumus seperti itu, kuota sektor di Kota Bandung secara otomatis akan hilang jika ada sektor dari kabupaten/kota se Jawa Barat yang lebih tinggi dari Kota Bandung.

“Sektor industri dan pengolahan manufaktur itu hilang dari kajian, padahal kita tahu tekstil itu ada di Bandung, dari benang sampai baju,” sambungnya.

Ia juga mengkau selama ini belum pernah mendaptkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis oleh Diksnakertrans, sehingga keadan tersebut menurutnya akan terus muncul pertentangan.

“Itu yang kami kritisi, bahwa ke depan harus sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, paling tidak ada juklak juknis,” paparnya.

Untuk industri logam perlu diajukan, karena Bandung punya industri pesawat terbang, sehingga otomatis BUMN ada di Kota Bandung.

“Kami minta sektor manufaktur harus termasuk pada data sektor unggulan,” ungkapnya.

Dengan dasar itu, ia minta kepada Asisten Satu Pemkot Bandung untuk segera disampaikan kepada Walikota Sementara, agar sesuai kesepakatan tanggal delapan harus keluar keputusan.

“Kalau kesepakatan tanggal delapan harus ada hasil ya sampai pertengahan Maret, berarti harus sudah final,” sambungnya.

Jika tanggal delapan belum keluar kesepakatan, lanjut dia, tidak akan keluar negosiasi dengan beberapa pedagang sektor. Ia sangat prihatin dengan beberapa pedagang sektor yang merasa terlukai oleh kebijakan Disnakertrans.

(cr3)

Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …