Bea Cukai Fasilitasi Pusat Penyediaan Bahan Baku IKM

DOK
PENGAWASAN: Peranan Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui fasilitasi pusat logistik berikat dalam mendukung penyediaan bahan baku bagi IKM

DOK PENGAWASAN: Peranan Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui fasilitasi pusat logistik berikat dalam mendukung penyediaan bahan baku bagi IKM

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang ditujukan bagi pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program unggulan yang digawangi Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.


Kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, Jokowi (sapaan akrabnya), atas dasar permasalahan yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu permodalan, bahan baku, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemasaran.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merespon mandat Presiden Jokowi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat yang bertujuan untuk mendekatkan bahan baku dengan pelaku industri dan mendukung IKM di dalam negeri.

“Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan tahun 2017 selain menghasilkan capaian positif berupa peningkatan penerimaan pajak impor, juga menimbulkan efek negatif bagi Industri Kecil dan Menengah yaitu pelaku IKM bidang usaha TPT dan Garment kesulitan untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi karena selama ini bahan baku tersebut diperoleh melalui impor borongan,” ujar Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Saipulloh Nasution, Selasa (27/2/2018).

Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Impor TPT yang semula hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P (Importir Produsen) untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong bagi industrinya sendiri, kini dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-U (Importir Umum) melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memenuhi kebutuhan IKM.

Dalam rangka isue strategis DJBC 2018 terkait penyediaan bahan baku untuk IKM dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka diharapkan PLB dapat digunakan sebagai terobosan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bahan baku untuk IKM.

Loading...

loading...

Feeds

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …