Walhi Jabar Kecam Pembuangan Limbah Cair di Cimahi

Aliran air sungan Cibodas di Jalan Industri yang tercemar limbah pabrik (Gatot/Radar Bandung)

Aliran air sungan Cibodas di Jalan Industri yang tercemar limbah pabrik (Gatot/Radar Bandung)

POJOKBANDUNG.com – Aktivis lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat (Jabar) mengecam pembuangan limbah cairan bekas kain oleh PT. Tri Gunawan yang berlokasi di Jalan Mahar Martanegara RW 10 Kelurahan Cugugur Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi.


Walhi Jabar menilai pemerintah setempat lamban dalam menangani kasus pencemaran lingkungan tersebut.

Ketua Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengatakan, pencemaran lingkungan yang menyebabkan selokan tersebut menjadi berwarna merah dan mengeluarkan asap sudah termasuk kedalam masalah yang serius.

“Kalo sudah begitu parah banget itu,” ungkapnya saat diwawancarai Radar Bandung melalui saluran telepon, Minggu (25/2).

Dadan menuturkan, pihak pabrik, pemerintah dan juga masyarakat harus segera melakukan tindakan agar pencemaran limbah tersebut dapat dihentikan.

Dampaknya, sudah pasti tidak baik bagi ekosistem air selokan tersebut dan juga lingkungan sekitarnya.

“Ini tanggung jawab bersama jika bebicara masalah lingkungan. Kita harus sadar,” tegasnya.

Dadan menjelaskan, pencemaran industri menjadi sebuah problema dan merupakan sumber pencemar yang relatif mudah dikontrol karena kontribusi sektor ini memerlukan izin.

Lewat izin tersebut, pencemaran dapat diprakirakan, dikelola (dengan titik tekan pada pencegahan) dan diawasi secara lebih pasti. Teknologi pengolahan air limbah juga telah tersedia dan dapat disyaratkan, serta relatif lebih terjangkau oleh industri.

“Setiap pabrik harus memiliki Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC), ini merupakan peringatan bagi pemerintah mengenai bagaimana seharusnya instrumen izin digunakan dalam mengelola pencemaran lingkungan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, jika pabrik atau perusahaan industri tersebut tidak memiliki, maka dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dengan pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun serta denda lima sampai 10 miliyar.

“Itu bisa jadi menjadi kejahatan lingkungan,” ujarnya.

Dadan berkata, kinerja pemerintah dalam menangani kasus pencemaran lingkungan seperti ini masih belum terlihat maksimal.

Menurutnya, upaya pemerintah dalam bentuk hukum pidana dirasa masih kurang tegas dan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku perusak lingkungan tersebut.

“Penindakan atau sidak memang dilakukan pemerintah seperti sanksi administratif saja, tapi tidak dipidana dan hanya sebatas teguran saja,” kata Dadan.

Ia berharap semua elemen baik pemerintah Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cimahi, Polda Jawa Barat harus segera bertindak dan turun ke lapangan mengatasi masalah ini.

“Pemerintah kan sedang membuat program Citarum Harum, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi,” pungkasnya.

(Cr1)

Loading...

loading...

Feeds