POJOKBANDUNG.com – Sejumlah atlet Para Games Jawa Barat kecewa terhadap kebijakan National Paralympic Comitee (NPC). Sebesar 25% dari pendapatatan prestasi mereka harus disetorkan ke NPC.
Mereka keberatan dengan kebijakan NPC yang berdalih sebagai kontribusi anggota sebesar 10% , gaji bulanan, serta 25% untuk bonus bagi yang berprestasi dalam sebuah event olahraga.
Pemotongan dilakukan lewat buku tabungan yang dibuat oleh NPC yang harus disetorkan kepada NPC ketika terjadi transaksi. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat kuasa yang dibuat pihak NPC untuk melakukan transaksi.
Namun pada kenyataannya, para atlet tersebut tidak mendapatkan bukti pembanayaran pemotongan upah mereka.
Seorang atlet cabang olahraga tolak peluru, Farid Surdin mengatakan, pihaknya telah menanyakan tranparansi bukti transaksi tersebut kepada NPC. Namun pihak NPC tidak mau memberikan tranparansi transaksi.
“Potongan 25% itu kita nggak boleh tahu, yang tahu katanya pihak organisasi saja,” ungkap Farid kepada Radar Bandung di Sekretariat Gerakan Pilihan Sunda, Jalan Buah Batu No 3, Bandung, Rabu (24/1).
Ia juga mengungkapkan, para atlet mendapatkan ancaman seperti blacklist atau tidak dapat meneruskan karier olahraganya apabila tidak memenuhi aturan pemotongan upah tersebut.
Selain itu, beberapa atlet pernah menanyakan tranparansi penggunaan pemotongan upah. NPC mengklaim bahwa pemotongan tersebut untuk pembaharuan kelengkapan atau fasilitas olahraga.
“Toh kalaupun memang untuk sarana dan prasana, kita bisa mendapatkan tempat latihan atau gym sendiri, ini kan enggak,” ujarnya.
Ia menyebut, beberapa atlet yang di-blacklist pengurus NPC karena tidak menyerahkan buku tabungan untuk pemotongan.
Farid sendiri mengaku potongan tersebut dirasa mencekik dan meruigkan atlet disabilitas.
“Potongan 25% itu kalau saya kurang lebih Rp72 juta,” tuturnya.
Salah seorang atlet lainnya, Ganjar Djatmika mengatakan sangat prihatin dengan keadaan tersebut. Hal itu terutama merugikan para juniornya. Padahal mereka atlet potensial.
Contohnya, kata dia, Farid yang bisa memecahkan rekor pada cabang tolak peluru di Asean Games. Namun Farid malah mendapatkan ancaman.
“Mereka berpotensi di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Ini sangat disayangkan,” tutur Ganjar.
Ia berpendapat, pemotongan 25% itu sangat tidak logis bagi para atlet. Jika pemotongan tersebut untuk pembaharuan sarana dan prasarana, menurutnya tidak akan mencapai 25%.
“Paling Cuma 5% saja sudah cukup,” terangnya.
Ia meyakini pihak NPC di daerah, provinsi dan nasional, sudah mendapatkan anggaran atau dana yang cukup dari pemerintah. Ia mempertanyakan mengapa harus ada kenaikan potongan upah lagi bagi para atlet.
“Tak ada tranparansi sama sekali dalam hal ini,” tuturnya.
