Banyak Pejabat Ikut Pilkada Serentak, Ini Kritik dari Pengamat

ilustrasi pilkada

ilustrasi pilkada

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandung mengikuti ajang pilkada serentak 2018. Pengamat politik Asep Warlan mengingatkan para peserta untuk tetap mementingkan kepentingan masyarakat.

“Seperti yang dikatakan mendagri, pimpinan daerah boleh ikut pilkada, namun sebelum mengambil cuti, harus tetap pentingkan kepentingan umum,” ujar pengamat ilmu pemerintahan Unpar, Asep Warlan, kepada wartawan Senin (8/1).

Asep menilai, selama beberapa waktu belakangan ini, pemimpin daerah di Kota Bandung belum mengambil cuti, tapi sudah kasak kusuk soal pilkada.

Seperti diketahui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ikut Pilgub Jabar, sementara Wakil Wali Kota Bandung, Oded M.Danial dan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto, akan ikut dalam Pilwalkot Bandung.

Menurut Asep, yang selama ini dilakukan oleh para pemimpin daerah itu, termasuk golongan sosialisasi.

“Sepanjang mereka hanya memperkenalkan diri, itu namanya sosialisasi, bukan kampanye. Tapi bagaimanapun juga itu namanya untuk kepentingan politik,” tegasnya.

Harusnya, lanjut Asep, ada ketegasan Gubernur dan Mendagri untuk menegur pimpinan yang terlalu banyak berpolitik, apalagi sampai melupakan kepentingan warga.

“Semestinya diberi sanksi pemerintahan,” tambahnya.

Tapi jika pemerintahan tidak memberikan sanksi, menurut Asep semestinya masyarakat yang memberikan sanksi sosial. Misalnya, dengan tidak memilih kembali para pimpinan yang dianggap lalai.

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kota Bandung Yayan Ahmad Brillyana mengatakan, meski tidak adakegiatan pimpinan yang terekspose ke publik, namun semuanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.

“Contohnya hari ini (Senin 8/1,red) ada rapat internal di Pendopo, pagi dan siang. Meski tidak terekspose, namun tupoksinya berjalan dengan baik,” katanya.

Yayan mengakui, sementara ini, rapat yang dilakukan hanya rapat internal. Lantaran APBD murni 2018 belum disahkan, sehingga belum ada kegiatan pembangunan atau kegiatan lapangan yang membutuhkan anggaran lebih.

Meski demikian, Yayan menjamintidak ada roda pemerintahan atau pelayanan yang terganggu.

“Sekarang kan kinerja PNS di lingkungan Pemkot Bandung sudah terselenggara dengan sistem IT yang bagus. Jadi kalau ada kelalaian, mudah diteksi dan akan berimplikasi terhadap tunjangan masing-masing individu,” paparnya.

Namun, Yayang tidak menyangkal kalau peorse lelang untuk pembangunan infrastruktur masih belum bisa dilaksanakan, terkait pencairan APBD.

(mur)

loading...

Feeds

walikota bandung

Dirjen Otda Minta Oded Lantik Sekda Terpilih

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–‎Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono membenarkan, pihaknya telah membalas surat dari Wali Kota Bandung terkait …

Sepakat, PKL Libur Sehari Seminggu

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana sepakat pedagang kaki lima (PKL)  harus libur sehari dalam satu mingu. “Jadi hari ini …