GMBI Sumedang Ontrog  Komisi Informasi Jabar

Ketua Distrik GMBI Kabupaten Sumedang Yudi T Sunardja saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terkait laporan ketertutupan Informasi Anggaran Kabupaten Sumedang tahun 2017.(Senin,8/1/18)

Ketua Distrik GMBI Kabupaten Sumedang Yudi T Sunardja saat memberikan keterangan kepada awak media di kantor komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terkait laporan ketertutupan Informasi Anggaran Kabupaten Sumedang tahun 2017.(Senin,8/1/18)

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Puluhan massa yang tergabung didalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Sumedang mendatangi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat  Jl.Turangga No. 25, Bandung  (8/1/2018)


Kedatangan massa GMBI ini bertujuan  untuk melaporkan ketertutupan mengenai informasi anggaran tahun 2017 Kabupaten Sumendang, beberapa item kegiatan yang dikerjakan di tahun 2017 oleh Pemda Kab Sumedang yang tidak transparansi, bahkan seperti sengaja ditutup tutupi oleh Bupatinya, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Distrik GMBI Kabupaten Sumedang Yudi T Sunardja.

Dikatakan Yudi, hari ini kita melaporkan ada 56 berkas yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan kita tunggu saja bagaimana kinerja dari Komisi Informasi Jawa Barat,namun deadline waktu itu sudah kita tentukan. Namun ketika Komisi Informasi Jawa Barat lambat menindaklanjuti laporan yang sudah kita sampaikan, maka GMBI akan melakukan aksi moral besar-besaran.

Awalnya, GMBI Sumedang sudah melayangkan surat kepada Dinas dan Bupati Sumedang, hal tersebut kami lakukan sesuai dengan topoksi kita selaku lembaga sosial kontrol, yang bekerja dilindungi Undang Undang, didalam surat yang kita layangkan, meminta pihak terkait tersebut menjelaskan secara transparansi sesuai pelaksanaannya.

Namun surat pertama yang kita kirim belum juga mendapat tanggapandari pihak terkait, baik dari Dinas Dinas ataupun Bupati Sumedang. Selanjutnya kita sampaikan surat yang kedua, itupun dokumen yang kita minta tidak diberikan, sampai sampai kita melakukan gerakan moral.

Gerakan tertutupnya informasi Kab Sumedang kata Yudi, dimulai dari Bupati,Ketua DPRD, seluruh Kepala Dinas, dan Camat, dan kalau informasi yang kita minta tidak diberikan, maka ada apa dengan anggaran 2017 ini ?.

Karena tidak mungkin ada peraturan dibawah perbub bertentangan dengan Undang Undang diatasnya. Seharusnya antara Perbub dan Undang Undang selaras didalam pelaksanaanya sehingga mencerminkan pengelola anggaran yang baik.tegas Yudi.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds