Oligarki Politik Bisa Merusak Demokrasi yang Sudah Dibangun Lebih dari 19 Tahun

Ketua Presidium MP ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin (tengah) berfoto bersama usai acara pelantikan dan seminar sehari bersama pengurus Majelis Pimpinan ICMI Muda Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Presidium MP ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin (tengah) berfoto bersama usai acara pelantikan dan seminar sehari bersama pengurus Majelis Pimpinan ICMI Muda Provinsi Kalimantan Selatan.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Maju mundurnya demokrasi bergantung pada partai politik (parpol) saat menjatuhkan pilihan calon kepala daerah. Akan tetapi menjelang Pilkada 2018, tak sedikit elit parpol menentukan pilihan sepihak tanpa memperhatikan aspirasi ditingkat bawah.


Ketua Presidium MP ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin menilai, Pilkada serentak 2018 sudah mengkhawatirkan. Pesta demokrasi lima tahunan itu dianggap permainan bagi segelintir elit parpol yang tengah duduk asik di kursi jabatan paling tinggi.

“Ini disebut oligarki. Elit parpol (DPP, red) yang menentukan calon,” ucap Zakiyuddin melalui pesan singkat, Rabu (3/1/2017).

Zakiyuddin menjelaskan, fenomena oligarki parpol terlihat jelas dalam beberapa hal. Misalnya, peran elit parpol ditingkat pusat saat penentuan calon kepala daerah begitu dominan. Hal ini diperkuat juga dalam Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 Pasal 38 ayat 2 poin b yang menyatakan, parpol atau gabungan parpol wajib memenuhi persyaratan yaitu menyertakan keputusan pimpinan parpol ditingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon.

Peraturan KPU tersebut, kata Zakiyuddin, secara tidak langsung memberi ruang bagi parpol ditingkat pusat untuk mengambil hak demokrasi lokal. Padahal,  pimpinan parpol di tingkat daerah seharusnya bisa memilih calon kepala daerahnya sendiri. Menyikapi hal itu pihaknya-pun berharap KPU
mencabut peraturan tersebut lantaran dinilai telah membunuh dinamika demokrasi lokal ditingkat daerah.

“Calon yang sudah diusung ditingkat daerah  yang merupakan representasi ‘orang daerah’ akhirnya bisa dibatalkan oleh pusat. Jika begini, Pilkada hanya membunuh perkembangan demokrasi lokal. Demokrasi yang sudah berlangsung lebih dari 19 tahun justru mengalami kemunduran yang signifikan, bukan kemajuan,” paparnya.

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …