Universitas Islam Internasional Dibangun, Pemprov Jabar Harus Revisi Tata Ruang Bodebekjur

Sekretaris Daerah‎ Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

Sekretaris Daerah‎ Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merevisi tata ruang di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Cianjur (Bodebekjur), sebagai imbas dari rencana proyek pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kota Depok.


Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa menegaskan, tak kalah pentingnya adalah, pemerintah juga harus memegang status hukum UIII sebagai proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Barat.

Upaya revisi tata ruang dan wilayah ini menurutnya akan dilakukan seiring dengan penuntasan dampak sosial terhadap pembebasan bangunan di areal kampus UIII yang menggunakan lahan eks RRI tersebut.

Pihaknya saat ini tengah menyusun organisasi struktural tim pembebasan lahan UIII sebelum diajukan ke Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga:

Kata Balon Walikota Bandung Ini Ekonomi Syariah Bukti Islam Agama ‘Kanyaah’

2 Kali Sempat Ditutup, Sekolah Islam Indonesia di Jeddah Kini Eksis

“‎Tentu perlu ada payung hukum mengenai revisi tata ruang bodebekjur,” tegas Iwa, usai menggelar rapat pembahasan organisasi pemebasan lahan UIII di Ruang Ciremai, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (7/12/2017).

Proyek ini menurutnya harus masuk, terlebih sudah mendapat dukungan penuh Presiden RI Joko Widodo. Prosesnya paralel, yang penting pemerintah mempunyai dasar bahwa di Depok ini akan dibangun kampus baru, sehingga tidak melanggar aturan.

Pihaknya, lanjut dia, sudah mulai menyusun pengajuan dokumen proyek strategis nasional berikut revisi tata ruangnya. Selebihnya, secara pararel mematangkan pembagian tugas untuk pembebasan lahan.

“Jadi penanganannya harus komprehensif dan kondusif,” harap Iwa.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Inginkan Kampus Universitas Islam Bertaraf Internasional

Tergiur Dana Haji untuk Bangun Infrastruktur, Jokowi Mestinya Bicara Dulu Sama MUI dan Ormas Islam

Pembangunan kampus UIII ini menurutnya merupakan ide besar dari presiden. Indonesia dengan umat Islam paling banyak, selayaknya mempunyai kampus universitas Islam sebesar UIII hadir di Indonesia, seperti halnya di Mesir. Proyek ini dikordinir oleh wakil presiden dan secara teknis oleh Kementerian Agama.

“Proses serah terima kementrian komunikasi dan Kemenag sudah dilaksanakan. Dalam prakteknya akan dilakukan invetarisasi terutama soal tanah yang sebagian kecil masih ditempati. Dengan demikian, perlu bentuk tim untuk atasi ini. Tim ini harus dibentuk dalam sebuah surat keputusan. Pengarahnya adalah saya, Pangdam, Polda, Kejati, termasuk Walikota Depok dan Kanwil BPN,” papar Iwa.

‎Tahap penyusunan struktur organisasi tim menurutnya sudah dilakukan. Selanjutnya, masuk ke tahap perencanaan operasi, invetarisasi, dan apraisal. Sementara untuk kontruksi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

“Pemprov Jabar hanya membantu selesaikan dampak sosial. Untuk jumlah bangunan lagi dihitung. Kami sekarang terus lakukan sosialisasi pada masyarakat juga,” pungkas Iwa.

(atp/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds