Alhamdulillah! Warga Desa Mekarsari Menang dalam Gugatan Melawan PLTU Indramayu

Petani Desa Mekarsari yang tergabung dalam jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu)  menangis haru usai memenangkan gugatan terhadap surat keputusan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Rabu (6/12/2017). Foto: Riana Setiawan/Radar Bandung

Petani Desa Mekarsari yang tergabung dalam jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu) menangis haru usai memenangkan gugatan terhadap surat keputusan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Rabu (6/12/2017). Foto: Riana Setiawan/Radar Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Tangis haru menyambut Majelis Hakim PTUN Bandung Mencabut Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW. Hal ini terungkap dalam sidang di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (6/12/ 2017).


Sidang menyatakan, mencabut Surat Keputusan Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW. Sidang terkait gugatan yang diajukan warga Desa Mekarsari dan sekitarnya yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU) atas rencana proyek pembangunan PLTU tersebut.

WALHI Jawa Barat menilai proyek pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW di Desa Mekarsari cacad prosedur dan substansi.  Beberapa dasar izin lingkungan PLTU batu bara Indramayu 2 cacad prosedur dan substansi, adalah:

  1. Bupati tidak berhak menerbitkan objek gugatan .Penerbitan objek gugatan dalam hal ini izin lingkungan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1.
  2. Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan sehingga izin lingkungan harus dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan objek gugatan dianggap tidak pernah ada.
  3. Izin Lingkungan diterbitkan tanpa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (2) UU PPLH 32 tahun 2009, yaitu “Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”
  4. Izin lingkungan diterbitkan tanpa Melibatkan Partisipasi Masyarakat yang Terkena Dampak. Sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Izin lingkungan
  5. Objek gugatan diterbitkan berdasarkan pada dokumen AMDAL yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, dan penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi, sehingga cacat substantif. Diantaranya Rona awal lingkungan hidup,Penentuan besaran dan sifat dampak penting hipotetik,Evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting; dan RKL-RPL.
  6. Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dasar alasan di atas sesuai dengan keputusan Hakim yang menyatakan eksepsi tergugat ditolak seluruhnya. Hakim menilai karena tidak memiliki dasar hukum.

Loading...

loading...

Feeds

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …