57 Produk Layanan Pemprov Jabar Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

Jawa Barat menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia

Jawa Barat menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia

“Saya kira semuanya sudah bagus dan alhamdulillah Jabar masuk kategori paling tinggi dalam pelayanan publik dan standar pelayanan publik,” kata Aher.


Penghargaan predikat kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Omnudsman RI sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, selain Jabar, Pemprov DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur juga meraih penghargaan yang sama. Sementara kategori Kabupaten dan Kota di Jabar, Pemkot Sukabumi dan Pemkab Garut meraih juga predikat kepatuhan tinggi.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, pemberian predikat kepatuhan telah dilaksanakan dari tahun 2013. Tujuannya untuk meningkatkan kewajiban penyelenggara negara agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sesuai Undang-undang, Ombudsman memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dari penyelenggara negara dan lembaga pemerintahan termasuk BUMN dan BUMD. Predikat kepatuhan ini sangat strategis unuk mencegah terjadinya mal administrasi,” kata Amzulian.

Menurutnya, praktek mal administrasi merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pelayanan publik yang baik sudah pasti tingkat korupsi suatu negara akan kecil.

“Sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi dapat dipastikan pelayanan publiknya jelek,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan publik ombudsman telah melaksanakan survey kepatuhan secara berkelanjutan sejak tahun 2013. Survey kepatuhan juga dalam rangka melaksanakan RPJMN sebagi bagian dari upaya untuk mempercepat kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peyelenggara layanan berkewajiban mencantumkan standar dan maklumat pelayanan sehingga penyelenggara layanan dan masyarakat terikat untuk menaatinya.

“Dengan standar pelayanan maka masyarakat mengetahui besaran biaya, waktu layanan dan persyaratan layanan sehingga terjadi kepastian dan transparansi layanan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Polhukam Bappenas, Selamet Sudarsono, mengatakan, perbaikan pelayanan dasar juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kondusif, sehingga dapat pula meningkatkan pelayanan ekonomi yang berkelanjutan.

Selamet mengklaim, Indonesia telah berhasil memperbaiki pelayanan dasar tersebut dengan indikasi naiknya posisi Indonesia sebanyak 34 tingkat sebagai negara dengan iklim investasi yang terpecah selama dua tahun terakhir.

“Dalam dua tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat ke posisi 96. Ini menunjukkan Indonesia telah menjadi negara yang nyaman bagi investastor,” ujar Selamet.

(mun)

Loading...

loading...

Feeds

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …