DPRD Jabar Audiensi dengan Buruh

Audensi organisasi buruh dengan DPRD Jabar yang diterima Ketua Komisi V Syamsul Bachri di ruang kerja Komisi V, Selasa (21/11/2017).

Audensi organisasi buruh dengan DPRD Jabar yang diterima Ketua Komisi V Syamsul Bachri di ruang kerja Komisi V, Selasa (21/11/2017).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekitar 5.000 buruh dari berbagai Kabupaten/kota di Jabar yang berasal Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPA SPSI) Provinsi Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018, di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (21/11/2017) lalu.


Aksi Buruh Jabar yang terdiri dari PD FSP TSK SPSI, DPD FSP LEM SPSI, PD FSP KEP SPSI, PD FSP RTMM SPSI menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk tidak menetapkan UMK Tahun 2018 berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Baca Juga:

DPRD Jabar Berterima Kasih pada Mahasiswa yang Kritis Terhadap Pembangunan Meikarta

Serius! DPRD Jabar Minta KPU Tidak Asal Tetapkan DPT Pilgub Jabar 2018

Melainkan sesuai rekomendasi Bupati/Walikota dikarenakan ada beberapa Kabupaten/kota di Jabar merekomendasikan UMK di atas formula Nasional. Karena kalau menggunakan formula pasal 44 PP 78/2015 maka akan terus terjadi disparitas upah yang tinggi antar kabupaten/kota di Jabar.

Hal ini ditegaskan Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidarta dalam orasinya maupun saat diterima audensi Komisi V DPRD Jabar, oleh Ketua Komisi V Syamsul Bachri diruang kerja Komisi V, Selasa (21/11/2017).

Baca Juga:

DPRD Jabar: Petani Sebaiknya Diangkat PNS, Dapat Gaji dan Tunjangan

Mahasiswa Unisma Bekasi Pertanyakan Izin Meikarta ke DPRD Jabar

Muhamad Sidarta mengatakan, aksi damai yang kami lakukan ini bertepatan dengan penetapan UMK 2018. Tujuannya untuk menolak penetapan upah minimum 2018 Jawa Barat berdasarkan pasal 44 PP Nomor 78/2015, karena merugikan buruh di Jawa Barat.

“Jujur saja, dengan rancangan Pergub ini kami semakin banyak dirugikan dalam kesejahteraan,” katanya.

(***)

Loading...

loading...

Feeds

Dinas Lingkungan Hidup Usulkan Perda TPU

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Pemerintah Kabupaten Subang, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tempat Pemakaman Umum (TPU) …

Pemkab Belum Ada Rencana Perbaikan

POJOKBANDUNG.com, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, belum ada rencana untuk memperbaiki bangunan sekolah rusak yang terdampak banjir. Kepala Dinas …

Jembatan Cisokan Tak Kunjung Diperbaiki

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Sebuah jembatan yang menghubungkan Desa Cibanggala dengan pusat pemerintahan Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur ambruk diterjang air Sungai …

Dua Orang Tersangka Masih Buron

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Polres Cimahi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam bentrokan antar geng motor yang terjadi di Jalan Raya …

Kades Merem Melek, Takut Jarum Suntik

POJOKBANDUNG.com, TANJUNGSARI  – Lantaran belum pernah merasakan disuntik sejak 58 tahun. Kepala Desa Kutamandiri Caca Suryana menutup wajahnya dengan menggunakan …

147 Orang Akan di Test Swab

POJOKBANDUNG.com, PARONGPONG – Berdasarkan hasil tracing Puskesmas Ciwaruga terhadap kontak erat jamaah ziarah yang terpapar COVID-19 di Kampung Pangkalan RW …

Harapan Ekonomi di Tangan Petani

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Ditengah situasi pandemi Covid 19, program 5.000 petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan …