PM Nomor 108 Diniali Tidak Efektif Cegah Kekerasan pada Angkutan Online

Ratusan pengemudi ojek online berunjukrasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Bandung. Foto: RAMDHANI/RADAR BANDUNG

Ratusan pengemudi ojek online berunjukrasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro Bandung. Foto: RAMDHANI/RADAR BANDUNG

POJOKBANDUNG.com – Ratusan pengemudi transportasi berbasis online meminta pemerintah segera bersikap dengan aksi kekerasan yang kerap menimpa mereka. Keluhan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/11/2017).


Koordinator aksi, Andrian Mulya Putra, mengatakan sejumlah kekerasan terhadap pengendara transportasi online di berbagai daerah masih banyak ditemukan.

“Jumlahnya banyak, kami meminta sebuah kesamaan perlakuan, intimidasi dan kekerasan tidak boleh terjadi lagi, ” katanya.

Ia menilai, jika terus dibiarkan dan tidak ada sikap tegas dari pihak pemerintah dan kepolisian, kekerasan akan terus terjadi. Hal itu membuat pengendara online tidak tenang dalam mencari nafkah.

Baca Juga:

Ingat! Dishub Cimahi Bakal Tilang Taksi Online yang Tak Penuhi Syarat

Kisruh Transportasi di Bandung, Sopir Online dan Konvensional Berdamai!

Ia menyebut, pasca-dikeluarkannya Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek, masih terjadi kekerasan di sejumlah daerah di Kota Bandung.

Bandung Timur, kata dia, masih menjadi daerah dengan angka kekerasan terhadap pelaku transportasi berbasis online oleh oknum pelaku transportasi konvensional.

“Di Cileunyi, terjadi pada roda empat dan roda dua, empat orang di pukuli, bahkan motornya di rusak, di depan AMC Cileunyi,” ungkapnya.

Baca Juga:

Dishub Jabar Harus Gencar Sosialisasi Aturan Baru Transportasi Online

Transportasi Online, Pemkot Cimahi Larang Aplikator Rekrut Pengemudi

Tuntutan lain yang disampaikan terkait regulasi yang menyatakan pelaku jasa transportasi online harus berada di bawah Organda dan atau organisasi sejenis lainnya.

Aturan itu membuat perkembangan dan kemajuan transportasi akan kembali mundur.

“Badan hukumnya, di koperasi, sudah ada yang melakukan oleh kawan-kawan kami, tapi malah diarahkan menjadi di bawah organda,” ucapnya.

(bbb)

Loading...

loading...

Feeds