BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Jalin Kerjasama dengan BPPK Wilayah IV Jabar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Yudha Indrajaya dan Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wil IV Jabar setelah menandatangani perjanjian kerjasama,

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Yudha Indrajaya dan Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wil IV Jabar setelah menandatangani perjanjian kerjasama,

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- BPJS Kesehatan Cabang Cimahi tandatangani perjanjian kerjasama dengan Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan (BPPK) wilayah IV Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa (14/11).


Kerjasama dilakukan guna memberikan kemudahan bagi pekerja penerima upah sektor swasta untuk mengakses haknya mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Cimahi serta meningkatkan kepatuhan dari pengusaha atau pemberi kerja.

BACA JUGA:

BPJS Kesehatan Cimahi Terjunkan Kader JKN-KIS, Ini Tugasnya

Peserta BPJS Kesehatan Cimahi Mencapai 1.355.911 Jiwa

Selain itu penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut juga bertujuan untuk perluasan kepesertaan dan penegakan hukum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Cimahi dan Kab Bandung Barat yang merupakan wilayah kerja dari BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Yudha Indrajaya mengatakan, setiap pekerja dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satu fokus kerjasama untuk perluasan kerjasama itu memberikan kemudahan bagi pekerja penerima upah khususnya sektor swasta untuk mengakses haknya.

“Oleh karena itu sehubungan dengan perluasan tersebut maka digandenglah Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan yang memang mengawasi hubungan industrial antara badan usaha,” ungkap Yudha usai penandatanganan kerjasama di Gedung Aula Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 532 Kota Bandung.

Yudha mengutarakan, jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang ada, maka ada sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, meliputi izin usaha, izin tender, IMTA, IMB, dan izin lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut.

Loading...

loading...

Feeds