KPK Kembali Tetapkan Setnov Tersangka Kasus E-KTP di Hari Pahlawan

Setya Novanto. (Hendra Eka/Jawa Pos)

Setya Novanto. (Hendra Eka/Jawa Pos)

POJOKBANDUNG.com- KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP.


Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014, bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman (Dirjen Dukcapil), dan Sugiharto (pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri) diduga melakukan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:

Heboh Setya Novanto Jadi Tersangka E-KTP Lagi

Pimpinan KPK Disidik, Polri Pasang Badan untuk Setya Novanto?

“Sehingga terjadi potensi kerugian negara sejumlah 2,3 triliun, dari total nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 di Kemendagri,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11).

“KPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 31 Oktober atas nama Setya Novanto, anggota DPR RI,” sambung dia.

Sindiran #ThePowerOfSetnov buat Setya Novanto, Bikin Ngakak!

Saut menjelaskan, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Saut menuturkan penetapan tersangka tersebut melalui kajian yang matang, dengan mempelajari secara saksama putusan praperadilan Novanto pada Jumat 29 September 2017, serta aturan hukum terkait.

“Penyelidikan baru pun dimulai pada 5 Oktober 2017. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan baik dari unsur anggota DPR, swasta, hingga pejabat kementerian. Kami juga telah mengumpulkan bukti-bukti yang relevan,” imbuhnya

Pihaknya juga telah memanggil Novanto sebanyak dua kali sebagai saksi untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Namun, panggilan mereka tak diindahkan.

Karena sudah melalui proses penyelidikan dan telah ditemukan bukti permukaan cukup, pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada 7 Oktober hingga ditetapkanlah Novanto sebagai tersangka.

“Sehingga pemenuhan hak tersangka, KPK mengantarkan surat pada 3 November perihal SPDP pada Setya Novanto diantarkan ke rumah SN di Jalan Wijaya Nomor 13, Melawai, Jakarta Selatan pada sore hari Jumat 3 November 2017,” tutup Saut.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan pihaknya mengambil langkah hukum apabila KPK menerbitkan Sprindik atau SPDP dengan kasus yang sama. Setidaknya ada tiga langkah yang akan ditempuh atas hal itu.

Loading...

loading...

Feeds