Aksi Tolak Rumah Deret Tamansari, Pemkot Bandung Disebut Lukai Hati Warganya

Warga RW 11 Tamansari saat aksi penolakan rumah deret Pemkot Bandung. Foto: RMOL Jabar

Warga RW 11 Tamansari saat aksi penolakan rumah deret Pemkot Bandung. Foto: RMOL Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ratusan masyarakat RW 11 Tamansari menggelar aksi penolakan pembangunan rumah deret Pemerintah Kota Bandung, di depan Balai Kota Bandung, Kamis (26/10/2017).


Massa aksi sebelumnya melakukan longmarch dari Tamansari-kampus Unisba-Unpas-BIP-Jalan Merdeka-Wastukencana dan berakhir di Balai Kota.

Juru bicara forum warga RW 11 Tamansari, Nanang menceritakan, warga RW 11 kelurahan Tamansari telah menempati kawasan ini sejak tahun 1960-an.

Warga membangun rumah dengan hasil keringat mereka sendiri. Saat ini, warga hidup dengan tenang dan cukup nyaman di rumah mereka masing-masing.

Hingga pada Juni 2017, Pemkot Bandung mengundang warga ke rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terkait sosialisasi pembangunan rumah deret sebagai solusi dari penataan kawasan kumuh Bandung.

Baca Juga:

Warga Belum Sepakat, Pemkot Bandung Keukeuh Bakal Eksekusi RW 11 Taman Sari

Warga Stasiun Kebon Jeruk Bandung Minta Ganti Rugi ke PT KAI

Sebelumnya, lanjut Nanang, Wali Kota Ridwan Kamil mengatakan program rumah deret merupakan program penataan pemukiman tanpa penggusuran.

Namun, program rumah deret dinilai penggusuran gaya baru.

“Kami diminta pindah dari rumah kami. Rumah kami akan dihancurkan lalu akan dibangun rumah deret di atasnya. Lalu kami bisa tinggal di sana kembali sebagai penyewa,” ujar Nanang.

Selanjutnya, kata dia, Pemkot Bandung mengaku memiliki lahan yang kini ditempati warga. Sehingga Pemkot Bandung merasa bebas mengusir warga.

“Penataan kawasan kumuh harusnya didasari oleh kepentingan warga, bukan estetika keindahan semata. Apalagi berdasarkan pesanan pengusaha. Untuk itu warga meminta Pemkot Bandung mencari alternatif lain jika ingin menata pemukiman warga,” katanya

Dalam skema rumah deret, warga akan direlokasi ke sejumlah tempat, antara lain ke rusun Rancacili.

“Pemkot seharusnya mempertimbangkan bahwa sumber penghasilan warga berada di sekitar tempat tinggal mereka. Pindah ke rusun yang berjarak kurang lebih 15 kilometer dari tempat tinggal asal menuntut warga mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi ke tempat kerja,” katanya.

Selain itu, Pemkot harus mempertimbangkan sumber pencaharian warga yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Misalnya warga yang berpenghasilan dari dagang, jika dipindahkan ke tempat lain tidak ada jaminan bahwa mereka bisa kembali dagang.

“Dan yang juga bakal menjadi korban dari relokasi adalah anak-anak. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 30 Kilometer untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Orang tua mereka juga harus mengeluarkan uang lebih untuk ongkos anak mereka bersekolah,” imbuhnya.

“Kami juga menyesalkan Pemkot yang seakan terburu-buru dalam mengeksekusi pembebasan lahan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak kami. Ancaman akan meratakan rumah jika belum juga mengosongkan rumah tentu sangat menyakiti hati kami,” tandasnya.

(bon/rmol)

Loading...

loading...

Feeds

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …

Ada Efek Pegal-pegal dan Ngantuk

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Setelah disuntik vaksin, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana tidak berencana melakukan kegiatan yang terlalu berat. “Setelah …