Ketua MPR: Menolak Perppu Ormas Jangan Dicap Tidak Pancasilais

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan sikap segelintir orang yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memecah belah persatuan.


Ironisnya, setiap pendapat yang berbeda dicap bertentangan dengan Pancasila.

“Jangan karena tidak memilih gubernur A disebut tidak Pancasilais atau karena menolak Perppu Ormas dicap tidak Pancasilais,” kata Zulkifli sesaat sebelum simposium nasional kebangsaan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Rabu (25/10/2017).

Baca Juga:

Sah, Perppu Ormas Resmi Jadi Undang-Undang

Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat Demonstrasi Perppu Ormas

Dia menegaskan, masyarakat harus menghargai setiap perbedaan. Perbedaan dalam masyarakat Pancasila adalah hal biasa. Namun, dia mengingatkan jangan sampai perbedaan itu dijadikan alat memecah belah.

“Perpu Ormas sudah disahkan menjadi UU. Nah, parpol yang tidak mendukung Perpu itu bukan berarti tidak Pancasilais. Namanya demokrasi adalah wajar kalau berbeda-beda pendapat,” terangnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk berhenti saling menghujat dan merasa diri paling Pancasilais. Sebab Pancasila ditunjukkan dengan sikap menghargai perbedaan dan menjunjung persatuan.

Untuk diketahui, Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (24/10/2017) kemarin.

(esy/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

BRT Tidak Akan Ganggu Trayek Angkot

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT) yang melintasi Kota Cimahi sudah memasuki tahap …

Karya yang Membuat Tanya

Gedung Munara 99 dan Skywalk Sabilulungan akhirnya telah rampung dibangun. Bangunan yang akan menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung …

Cinta Palsu Negeriku

‎Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, menempati peringkat …

Butuh 98 Kepala Sekolah SD dan SMP

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Kabupaten Bandung Barat (KBB), butuh sebanyak 98 Kepala Sekolah ditingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama …