POJOKBANDUNG.com – Proyek Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sabermas) 2014 di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dinilai banyak kejanggalan dan terindikasi korupsi.
Dugaan mark up (penggelembungan) anggaran terjadi di pembangunan empat MCK dan IPAL komunal. Betapa tidak, satu unit MCK merogoh anggaran Rp264.209.275.
Padahal, dilihat dari hasil pekerjaan kontraktor serta kondisi MCK paling hanya menghabiskan Rp 100 hingga Rp 125 juta per satu unit MCK. Sementara empat MCK ini menghabiskan total anggaran Rp 1.056.837.100.
“Apakah itu bukan mark up anggaran? Dengan anggaran sebesar itu, hanya untuk membangun MCK, maka dapat saya simpulkan dugaan korupsi pada kegiatan Sabermas,” tuding Jackson Sitorus, Wakil Ketua 1 DPP LSM Barisan Muda Indonesia (BASMI), Selasa (17/10/2017).
Baca Juga:
Setnov Menang Praperadilan, Korupsi Berjamaah Semakin Mudah
Setnov Menang Praperadilan Korupsi E-KTP, Ini Kata KPK
Jackson mengungkapkan, pembangunan empat MCK dan IPAL Komunal di Desa Sukarame, Kec Pacet, Kab Bandung dikerjakan pelaksana CV Berlian Jaya dengan besaran penawaran Rp 1.056.837.100.
Titik lokasi dugaan penggelembungan pembangunan MCK, yaitu Kampung Harempoy, Sukarame Tengah, Cipancur dan Cijagong.
Ada yang Salah Dengan Istilah “Pribumi” Dalam Pidato Gubernur Anies Baswedan? – Pojok Bandung https://t.co/pPbdEBjk6s
— Pojok Bandung (@pojokbandung2) October 17, 2017
Di tahun yang sama CV Berlian Jaya juga memenangkan 6 titik lokasi di Desa Mandalahaji, Kec Pacet, yaitu 5 unit pembangunan MCK dan Komunal serta bank sampah dengan besar penawaran Rp 1.395.324.700.
Menurut Sitorus, Bambang Rianto selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sabermas yang juga Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, tidak bisa cuci tangan dan harus bertanggung jawab.
Baca Juga:
KPK Bakal Lelang Rumah Eks Presiden PKS yang Tersangkut Korupsi Daging Sapi
KPK Hadir di Acara Himpaudi, Netty: Lawan Budaya Korupsi Sejak Balita
Sebab, anggaran Sabermas bukan anggaran pribadi, tapi anggaran negara yang diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.
“Saya sarankan kepada pejabat, khususnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar yang tidak amanah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya lebih baik jangan dipercaya mengelola anggaran negara,” kata Sitorus.
“Sehingga, proyek pembangunan Sabermas yang menjadi proyek unggulan Pemerintah Provinsi Jabar ini akhirnya menjadi proyek gagal dan berpotensi merugikan keuangan negara,” katanya.
