Kucuran Dana APBN Rp350 Miliar untuk Runway BIJB Kertajati Dibatalkan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Rencana kucuran dana APBN senilai Rp 350 miliar di tahun anggaran 2018 untuk dibatalkan.


Dana sebesar itu awalnya untuk merealisasikan runway BIJB Kertajati menjadi sepanjang 3.000 meter. Demikian pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ketika Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi ke Jakarta seperti dikutip Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady di Bandung, Selasa (3/9/2017).

BACA JUGA:

Berbagai Maskapai Penerbangan Indonesia Tandatangani MoU Penggunaan BIJB

Percepatan BIJB, Pemprov Jabar Tunggu Peran Bupati

“Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknya tentu sangat signifikan karena sampai saat ini runway baru 2.500 meter,” ujar Daddy.

Mengingat dampak pembatalan itu, Komisi IV kemudian melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara yang berada di Kab Majalengka tersebut. Dalam rapat terungkap PT BIJB juga terkejut dengan adanya pembatalan alokasi dana APBN tersebut.

“PT BIJB sendiri terkejut mendengar pembatalan itu. Mereka memang pada mulanya lebih concern pada pembangunan sisi darat sedangkan  pembangunan sisi udara didanai APBN,” tambah Daddy yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra dan berasal dari dapil Cirebon-Indramayu tersebut.

Perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II membuat berlakunya PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN.

Kemenhub berjanji akan mengingatkan agar PT AP II dengan posisinya sebagai operator BIJB Kertajati (yang ditunjuk melalui BUBU yang dimilikinya) terus menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, termasuk memperpanjang runway menjadi 3.000 meter.

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …