Saat ini baru Pemprov Jabar saja yang sudah berpredikat A, sementara predikat B baru diraih oleh Kota Sukabumi, sisanya masih berpredikat CC.
Aher mengungkapkan, program-program pemerintah harus berorientasi pada hasil, manfaat atau output dan outcome nya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya membelanjakan anggaran lalu dilaporkan dengan baik tetapi dampak positifnya harus terlihat.
“Inilah yang disebut akuntabilitas ya, harus seperti itu,” ujarnya.
Persib Rugi Besar Febri Hariyadi Dikartu Merah, PSSI dan Komisi Wasit Dapat Sindiran Nih – Pojok Bandung https://t.co/jaRnsBGcDI
— Pojok Bandung (@pojokbandung2) October 3, 2017
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini setingkat lebih tinggi dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh BPK.
“Ini setingkat lebih tinggi dari WTP yang hanya memantau laporan penggunaan keuangan secara wajar, tapi WTP tidak merekam manfaatnya, tapi ketika dibuat cara pandang akuntabilitas kinerja maka pendayagunaan harus tepat, baik, efisien yang dilihat dari hasil atau manfaatnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Aher menyerahkan aplikasi e-Sakip (elektronik sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) kepada Pemkab Kuningan, Pemkab Subang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tasikmalaya dan Pemkab Karawang.
“Tadi simbolis ya, jadi e-Sakip adalah sebuah cara mengevaluasi kinerja menggunakan sistem elektronik tidak lagi manual, tentu harus nyambung dengan program semenjak awalnya kan,” tutup Aher.
