Tunggakan Wajib Pajak di Kota Bandung Tembus Rp114 Miliar

Mengurus pajak. Ilustrasi Foto: Imam Husein/dok.JPNN.com

Mengurus pajak. Ilustrasi Foto: Imam Husein/dok.JPNN.com

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Wajib Pajak (WP) yang belum membayar PBB, siap-siap didatangi langsung petugas pajak untuk memberikan surat imbauan membayar pajak.


“Jadi nanti petugas kami akan langsung datang door to door untuk memberikan peringatan kepada warga yang belum membayar PBB,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Ema Sumarna, Jumat (29/9).

Ema mengaku menurunkan petugas untuk mengejar uang yang masih belum tertagih di WP PBB sebesar Rp114 miliar.

Meski demikian, Ema tidak menutup kemungkinan, jika dalam nominal tersebut terdapat kewajiban warga miskin. Di mana, sebenarnya warga miskin bisa mendapatkan keringanan dalam membayar pajak.

“Tapi, itu juga masyarakat miskin tetap harus mengajukan permohonan keringanan. Karena kalau tidak akan tetap kita tagihkan,” terangnya. ‎

Berdasarkan data yang dikumpulkan, hingga tanggal  28 September 2017, jumlah uang yang masuk dari sektor PBB sebanyak Rp 430.405.137.268.  Atau sekitar 79 persen dari target yang ditetapkan untuk mata pajak PBB tahun 2017.

Jatuh tempo PBB terhitung 28 September, namun hinggal 29 September masih ada WP yang membayar pajak. Karenanya, Ema mengatakan lebih baik jika membayar PBB dilakukan tepat waktu.

“Atau kalau sudah punya uang, ketika kita mendapatkan SPPT, ya langsung saja dibayar. Jangan menunggu saat jatuh tempo,” terangnya.

Hal ini bertujuan agar sistem tidak sibuk di tanggal-tanggal terakhir menjelang jatuh tempo.

Menurut Ema, kebiasaan masyarakat membayar pajak ketika mendekati jatuh tempo. Sehingga, tiga hari sebelum jatuh tempo, sistem menjadi sibuk akibatnya ada hambatan dalam membayar pajak.

“Kalau pembayaran pajak dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, saya yakin akan lancar,” terangnya.

Meski demikian, Ema mengatakan, pihaknya akan berusaha mencari solusi, agar kesulitan membayar pajak di waktu-waktu terakhir menjelang jatuh tempo tidak terulang lagi.

“Kita akan cari sistem, agar masyarakat tidak terhambat dalam menbayar pajak. Misalnya dengan pembayaran pajak berdasarkan sistem kewilayahan,” terangnya.

(mur)‎

Loading...

loading...

Feeds