Keterbukaan Informasi Publik, Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Penyerahan penghargaan Piala Gubernur Jawa Barat kepada Badan Publik atas diterapkannya UU KIP

Penyerahan penghargaan Piala Gubernur Jawa Barat kepada Badan Publik atas diterapkannya UU KIP

POJOKBANDUNG.com – Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi merupakan hal mendasar dalam membangun komunikasi yang baik.


Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, keterbukaan informasi dan hak mendapatkan informasi juga merupakan ciri suatu negara demokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keterbukaan informasi pada Badan Publik, sesungguhnya dapat memberikan dampak positif kepada dua pihak sekaligus, baik Badan Publik maupun masyarakat,” kata Deddy Mizwar pada acara Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi di Provinsi Jawa Barat dan Peringatan ‘International Right To Know Day’ Tahun 2017, Kamis (28/09/2017).

Bagi Badan Publik, sambung Deddy, penerapan keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankannya.

Sementara bagi masyarakat, keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik (right to know), sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

“Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Pemerintah dan seluruh Badan Publik untuk memenuhi hak warga negara terhadap informasi publik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Deddy.

Menurut Deddy, Badan Publik tidak perlu khawatir terhadap adanya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan iinformasi.

Karena apabila sudah bekerja dengan baik dan benar sesuai aturan perundang-undangan, maka publik akan respek dan menghargai segala upaya yang diupayakan.

Ada pun Komisi Informasi, tutur Deddy, sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, memiliki peran yang sangat strategis untuk mengawal penerapan undang-undang keterbukaan Informasi Publik.

Karenanya, Deddy berharap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat supaya terus berperan aktif memberikan pendampingan dan pembinaan secara komprehensif, agar Badan Publik di Jawa Barat dapat menerapkan keterbukaan informasi secara optimal.

“Ini adalah tantangan bagi setiap Badan Publik untuk terus melengkapi daftar informasi sesuai dengan kriteria, serta pada saat yang sama terus menyempurnakan prosedur dan standar kualitas pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik masing-masing,” ujarnya.

Loading...

loading...

Feeds