SK Golkar Usung Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien di Pilgub Jabar Asli, Bukan Bodong

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi berfoto bersama Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ali Hasan bersama jajaran pengurus dan kader di Gedung Vidya Chandra, Cimahi, Minggu (2/4). Foto: Bahi Binyatillah

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi berfoto bersama Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ali Hasan bersama jajaran pengurus dan kader di Gedung Vidya Chandra, Cimahi, Minggu (2/4). Foto: Bahi Binyatillah

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Tidak masuknya nama Dedi Mulyadi dalam Surat Keputusan (SK) pengesahan pasangan bakal di Pilgub Jabar 2018 membuat kaget kader Golkar Jawa Barat.


Apalagi, dalam SK tersebut, tiba-tiba saja justru muncul nama pasangan calon Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien.

BACA JUGA:

Ridwan Kamil Ogah Dituduh Penyebar SK Bodong DPP Golkar

DPD Golkar Jabar Bakal Usut SK Bodong Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien

Ketua DPD Golkar Cimahi Ali Hasan pun mengaku terkejut. Ia menganggap SK itu sebagai langkah untuk merusak keharmonisan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

Ali Hasan beranggapan bahwa SK itu asli, bukan bodong. Sebab telah diakui Ketua Umum Golkar Setia Novanto. “Kalau gak percaya, tanya saja sama Sekjen DPP atau Pak Setya Novanto langsung. Itu cuma akal-akalan,” kata Ali Hasan.

Golkar Jabar Seret Kasus SK Bodong ke Polisi

Namun demikian, ia menyebutkan, SK tersebut, menurut Nurdin Halid (ketua harian Golkar Pusat) belum sah karena belum ditandatangani semua anggota tim. Sehingga, kader dan pengurus Golkar Jabar masih akan membicarakannya dalam rapat.

“Semua kader harus tetap tenang kerja terus. Jangan terpancing suasana,” tuturnya.

Ia mengatakan, DPD II Golkar Kab Kota se-Jawa Barat, khususnya Golkar Cimahi hingga saat ini masih menunggu kepastian putusan terhadap Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi.

Namun, politisi gaek Partai Gokkar ini menyatakan, dengan adanya surat itu, tentu bisa berdampak pada Golkar Cimahi yang harus berubah total dan belum bisa melanjutkan kampanye untuk Dedi Mulyadi.

“Dari awal kita sudah kampanyekan Dedi sampai ke bawah. Kalau begini, kita harus mulai dari awal lagi dan belum tau siapa yang harus dikampanyekan,” tuturnya.

Kendati demikian, lanjut Ali Hasan, sejauh ini di Kota Cimahi tak ada kasus seperti yang terjadi seperti di Kab Bandung, dimana ribuan anggota partai Golkar mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

“Di Cimahi saya larang melakukan itu. Karena bisa nambah runyam masalahnya. Kan yang salah bukan partainya. Tapi itu hanya oknum,” pungkasnya.

(gat)

Loading...

loading...

Feeds