POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Anggota DPRD Jabar Hery Ukasah Sulaeman mengatakan, Pemprov Jabar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten/kota.
Sebab, menurut Hery Ukasah Sulaeman, pembangunan infrastruktur di daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Untuk itu, apabila pemkab/kota tidak memiliki dana untuk membangun atau memperbaiki, hendaknya segera mengajukan usulan kepada Pemprov Jabar tembusan ke DPRD Jabar, agar dapat dimasukan dalam program bantuan kabupaten/kota.
Sebelum Bos https://t.co/xeDDpHfkek Ditangkap, Kemkominfo Temukan Gambar Porno – Pojok Bandung https://t.co/4SiwZpOohx
— Pojok Bandung (@pojokbandung2) September 25, 2017
“Ada aspirasi dari masyarakat Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang ke DPRD Jabar menyampaikan aspirasi tentang kerusakan jalan/infrastruktur desanya. Masyarakat memohon dibantu perbaikan jalan karena kondisinya sudah parah,” saran anggota Fraksi Gerindra ini, Senin (25/9/2017).
“Tapi berhubung jalan tersebut merupakan jalan desa yang kewenangannya ada di kab/kota, sehingga provinsi tidak dapat memperbaikinya. Untuk itu, salah satu caranya yaitu melalui bantuan keuangan kabupaten/kota,” sambung dia.
Hery menambahkan, infrastuktur jalan di Desa Dayeuh Luhur adalah kewenangan Sumedang.
“Kami siap memberikan bantuan keuangan dari provinsi untuk Kabupaten Sumedang. Tapi sampai saat ini, kami belum tahu, apakah anggaran untuk perbaikan infrastruktur tersebut sudah diusulkan ke Pemkab dan DPRD Kab Semedang apa belum,” kata Hery.
Keren! Sarjana ITB Ini Menjadi Doktor Termuda Se-Indonesia – Pojok Bandung https://t.co/qQpBGwKiI5
— Pojok Bandung (@pojokbandung2) September 23, 2017
“Kalau belum diusulkan dan dianggarkan dalam APBD Kab Sumedang atau tidak ada anggarannya, bisa diusulkan ke Provinsi dan provinsi akan membantu berupa bantuan keuangan untuk Kabupaten Sumedang.”
Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Sumedang ini mengatakan, saat ini apalagi jelang pilkada 2018, kesempatan bagi kabupaten/kota, karena banyak anggaran dari pusat dan provinsi.
“Sumedang harus ambil anggaran itu sebanyak-banyaknya, tidak bisa diam,” tandasnya.
