Mau buat ‘Polisi Tidur’? Izin Dulu ke Dinas PU & Dishub Kab Bandung

Ilustrasi (istimewa)

Ilustrasi (istimewa)

Nah, untuk wewenang pemberian izin sendiri kini sudah dilimpahkan ke kecamatan untuk memudahkan proses perizinan.


“Warga harus mengisi formulir permohonan yang disetujui lurah atau kepala desa yang dilampiri denah lokasi, ukuran dan gambar polisi tidur yang dimohonkan,” ujarnya.

Kecamatan berhak menolak atau menerima permohonan pembuatan rambu itu. Izin yang diberikan kecamatan akan diteruskan ke Dishub, untuk selanjutnya dilakukan kajian teknis perlu tidaknya marka polisi tidur di lokasi yang dimaksud.

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Bandung pun menyatakan bila sampai adanya polisi tidur mencelakai pengendara, maka keberadaannya haram,” tandasnya.

(kim)

Loading...

loading...

Feeds

Bos Aquabike Kagumi Waduk Jatiluhur

RADARBANDUNG.ID, PURWAKARTA- Even internasional Aquabike World Championship Grand Prix Indonesia 2 akan digelar di waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, 9 hingga …