Heboh Situs Lelang Keperawanan, Menteri Yohana Yembise Buka Suara

screenshot nikahsirri.com

screenshot nikahsirri.com

POJOKBANDUNG.com- SEBUAH situs web, yakni nikahsirri.com membuat heboh karena menjanjikan pendapatan hingga ratusan juta rupiah bagi mitra kerja mereka. Yaitu mereka yang ingin menjual keperawanannya.


Bahkan, dalam situs web kontroversial ini, program lelang keperawanan dilakukan tak lain untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Itu dengan menarik para donasi dari kaum adam.

BACA JUGA:

GEGER! Situs Lelang Keperawanan Janjikan Ratusan Juta, Syaratnya Bersedia Sumpah Pocong

Heboh Situs Lelang Keperawanan Sasar Mahasiswi

Situs kontroversial itu mendapat reaksi keras dari pemerintah. Lelang perawan dan kawin kontrak bila dapat dibuktikan maka dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi kaum perempuan.

Diketahui, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan ‘eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi oragan dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imaterial’.

“Lelang perawan dan kawin kontrak adalah salah satu bentuk eksploitasi kaum perempuan. Program ini sama halnya dengan pelacuran terselubung yang dibalut dengan prosesi lelang perawan dan kawin kontrak dengan modus agama,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Yohana mendesak pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segera menindaklanjuti situs terkait yang menyebarluaskan informasi yang menyesatkan masyarakat.

Bahkan, Yohana juga mempertanyakan, apakah dalam kasus ini terbukti adanya unsur eksploitasi sehingga melanggar pidana dan unsur pelanggaran norma kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Loading...

loading...

Feeds