DPRD Jabar Warning Dinkes Soal Kasus Pil ‘Zombie’

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana (dprd.jabarprov)

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana (dprd.jabarprov)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana meminta Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat memperketat pengawasan obat-obat jenis PCC, Tramadol dan lainnya yang rentan disalahgunakan masyarakat.


Menurutnya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus melakukan pengetatan distribusi dan penjualan obat itu di apotek dan instalasi farmasi lainnya. Jangan sampai korban “pil zombie” yakni penyalahgunaan jenis obat-obat tersebut seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, terjadi juga di Jawa Barat.

“Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap peredarannya, termasuk obat-obat lainnya yang dapat disalahgunakan dan berbahaya bagi pemakainya,” tegas Haris, Minggu (17/9/2017).

Seperti diketahui, lebih dari 60 orang di Kendari terancam nyawanya akibat mengkonsumsi Tramadol dan Somadril, secara bersamaan. Tragisnya, para pelaku dugaan penyalahgunaan obat itu kebanyakan masih berusia remaja.

Obat-obat tersebut termasuk golongan obat keras yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit otot atau analgetik. Bahkan obat-obatan ini harusnya ditebus dengan menggunakan resep dokter.

Somadril diketahui memiliki kandungan paracetamol, cafein dan carisoprodol atau disingkat PCC. Jika dikonsumsi dengan dosis berlebih, akan menyebabkan halusinasi, terutama jika diminum sekaligus dengan tramadol.

Haris mengaku, dirinya sering mendapat laporan atau bahkan menyaksikan sendiri, obat yang harusnya ditebus dengan resep dokter, malah beredar bebas. “Ini tidak boleh terjadi lagi, karena nantinya akan semakin banyak korban penyalahgunaan obat,” tandas Haris.

Haris mengatakan Dinas Kesehatan harus memeriksa kembali legalitas peredaran obat-obat tersebut. Berdasarkan sejumlah informasi, PCC dan jenis obat patennya seperti Somadril sudah ditarik oleh BPOM dan dilarang beredar di Indonesia sejak beberapa tahun lalu, karena sering disalahgunakan dan memiliki banyak efek samping.

Politikus PKS ini juga meminta pihak berwenang agar memantau perdagangan secara online, karena bisa saja beredarnya melalui dunia maya. Pemerintah mqu tidak mau harus meningkatkan kemampuan pengawasan di perangkat teknologi informasi.

“Kita bersama masyarakat harus mengawasi peredaran dan penyalahgunaan obat ini,” pungkas Haris.

(atp/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds