Sidang Gugatan Jurnalis Bandung, Hakim Ingatkan Kuasa Hukum PR

Solidaritas untuk Zaky Yamani di PHI Bandung. Foto: Iman H/Pojokbandung.com

Solidaritas untuk Zaky Yamani di PHI Bandung. Foto: Iman H/Pojokbandung.com

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sidang perdana gugatan terhadap PT Pikiran Rakyat (PR) diwarnai aksi solidaritas untuk Zaky Yamani, jurnalis yang di-PHK sepihak dalam keadaan sakit.


Aksi berlangsung sebelum dan sesudah sidang, di depan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Jalan Surapati, Senin (4/9/2017) kemarin.

Massa aksi sekitar 20 orang, yang dimotori Tim Advokasi Jurnalis (TAJI), perwakilan organisasi dan individu yang peduli pada hak-hak pekerja khususnya pekerja media serta kebebasan pers.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Peserta aksi membawa poster bertuliskan “Tolak PHK Sepihak Pikiran Rakyat”, “Jurnalis Ayo Berserikat”, dan lainnya. Perwakolan massa juga berorasi yang intinya menolak PHK sepihak yang dilakukan PR terhadap Zaky Yamani.

Sidang yang dijadwalkan pukul 09.00 itu, baru dimulai pukul 10.39 WIB. Massa kemudian memenuhi ruang sidang. Semua kursi terisi, sebagian duduk di lantai, sisanya di mulut pintu ruang sidang.

Massa sempat kompak menyanyikan lagu Indonesia raya, dan memasang poster bekas aksi di punggung mereka, sebelum majelis hakim tiba.

Majelis hakim diketuai Waspin Simbolon SH MH, dengan anggota R Yosari Helenanto SH MH dan Iman Firmansyaah SH.

Setelah sidang dibuka, hakim ketua meminta penggugat (Zaky Yamani) yang didampingi tiga kuasa hukum dari TAJI, Asri Vidya Dewi, Willy Hanafi , dan Hardiansyah, serta pihak tergugat (PR) yang diwakili kuasa hukumnya, Dahman Sinaga, untuk menyerahkan berkas termasuk surat kuasa.

Namun, sidang perkara dengan nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg itu harus ditunda. Sebabnya, pihak kuasa hukum PR belum mendapatkan surat kuasa yang ditandatangani pihak PR sebagai yang memberi kuasa.

Dahman Sinaga sempat menunjukkan berkas surat kuasa, akan tetapi hakim meminta untuk melengkapinya dengan tanda tangan direktur PR.

“Berkas sudah kami akses dari direktur (PR), tinggal ditandatangani,” kata Dahman Sinaga, seraya menambahkan bahwa sang direktur sedang berada di luar kota.

Hakim pun menegaskan, meski kuasa hukum sudah punya berkas surat kuasa namun statusnya masih belum sah karena belum ada tandatangan memberi kuasa. “Legal standingnya belum (sah),” tandas hakim Waspin Simbolon.

Loading...

loading...

Feeds

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …

Gandeng LBH Gerakan Pemuda Anshor

POJOKBANDUNG.com, CIMANGGUNG – Untuk melindungi warga karang taruna dan masyarakat Cimanggung yang berurusan dengan masalah hukum, Forum Pengurus Karang Taruna …