DPRD Jabar: Jangan Ada Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta

Anggota DPRD Jabar Rustandie

Anggota DPRD Jabar Rustandie

POJOKBANDUNG.com – Anggota DPRD Jabar Rustandie mengatakan, kemunduran pendidikan di Jabar tidak dilihat dari sekolah harus bayar atau tidak, itu sesuatu yang sangat berbeda.Justru kemajuan pendidikan harus dilihat dari IPM masing-masing kabupaten/kota.


Menurut Rustandie, angka rata-rata lama sekolah di Purwakarta sudah dikisaran 7-8 tahun alias SMP tidak tamat dan siswa SMP yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA /sederajat masih di angka 71,30 persen.

“Jadi kurang tepat kalau dikatakan pendidikan di Purwakarta mengalami kemunduran gara-gara banyak orang tua siswa mengeluh karena harus mebayar segala macam iuran sekolah,” ujar Rustandie, baru-baru ini.

Baca Juga:

Jabar Buka Peluang Kerja Sama Bidang Pendidikan dengan Australia

Dianggap Bakal Merusak Pendidikan Karakter Siswa, NU Jabar Tolak Keras Full Day School

Untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan bagi Kepala Dearah untuk menganggarkan bidang Pendidikan sebesar minimal 20% dari total ABPD.

Hal ini agar tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah disebabkan karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, ujar Rustandie yang pernah duduk di Komisi V DPRD Jabar ini.

“Bila ada kepala daerah yang sangat peduli dengan pendidikan kenapa enggak di anggarkan bantuan pendidikan untuk siswa SMA/SMK, agar tidak bayar. Toh yang sekolah ini bukan orang Bandung kan,” ujarnya.

Ada pun terkait masih adanya, pihak sekolah yang menarik iuran sekolah dari para peserta didik, menurut Rustandie itu perlu disikapi, hal ini mengingat untuk pendidikan SD/Sederajat sampai SMP/Sederajat, sudah di Gratiskan secara Nasional.

Tapi yang jadi pertanyaan mengapa wajardikdas 9 tahun belum tercapai, lalu dimana letak kesalahannya, ini yang perlu dikaji, ujar anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem asal Dapil Purwakarta-Karawang ini.

Baca Juga:

Presiden Jokowi-Aher Luncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri di Jawa Barat

PPDB Online Bobrok, Kepala Dinas Pendidikan Bekasi Dapat Hadiah Pocong yang Disiram Bensin

Namun, sekarang tidak harus saling menyalahkan, justrus sekarang kita pikirkan bagaimana kedepan pendidikan kita lebih maju minimal wajar dikdas 9 tahun bisa tercapai.

Untuk itu ke depan, Rustandie berharap, jangan lagi ada dikotomi sekolah negeri atau swasta, karena kalau kita lihat data yang sesungguhnya berapa prosentase anak yang sekolah di SMK negeri dan SMK swasta, pasti banyak di SMK swasta.

“Ini artinya peran swasta begitu besar dalam dunia pendidikan, maka pemerintah jangan lagi membedakan antara sekolah negeri dan swasta, harus disamakan,” pungkasnya.

(mun)

Loading...

loading...

Feeds

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …