Pertahankan Tanah Adat Sunda Wiwitan Kuningan!

Ratusan masyarakat adat Cigugur protes rencana eksekusi lahan ada di Pengadilan Negeri Kuningan, Kamis (13/7). Foto: Taufik/radarcirebon.com

Ratusan masyarakat adat Cigugur protes rencana eksekusi lahan ada di Pengadilan Negeri Kuningan, Kamis (13/7). Foto: Taufik/radarcirebon.com

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan mengajukan perlawanan (derden verzet) atas putusan pengadilan yang memenangkan gugatan Rd. Djaka Rumantaka di Pengadilan Negeri Kuningan, atas tanah darat yang terletak di Blok Mayasih, RT. 29/10, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.


Perlawanan tersebut, teregister dengan Perkara No. 05/Pdt.Plw/2017/PN.Kng. Tanah dimaksud adalah milik bersama Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan yang tidak bisa diwariskan secara individual.

Tanah tersebut merupakan tanah adat yang menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Namun, pada 2009, tanah tersebut diigugat oleh salah satu keturunan bernama Rd. Djaka Rumantaka dengan alasan sebagai ahli waris.

Rd. Djaka Rumantaka adalah salah satu keturunan P. Tedjabuwana (cucu). Namun, bukan satu-satunya. P. Tedjabuwana merupakan keturunan P. Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat, pendiri Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan.

Larangan untuk mewariskan tanah milik komunitas, tercatat dalam manuskrip/nawala yang dibuat P. Madrais semasa hidupnya.

Di dalam manuskrip itu, P. Madrais banyak menulis tentang ajarannya termasuk wasiat mengenai tanah-tanah dan bangunan yang diperuntukan sebagai milik komunal masyarakat adat, dalam hal ini Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, bahwa keturunan tidak boleh mendapatkan pembagian waris atas tanah milik bersama.

Pada akhirnya, semua diperuntukkan untuk kekayaan budaya bangsa.

Dewi Kanti, perwakilan Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan, mengatakan alasan perlawanan yang dilakukan pihaknya pertama, tanah yang disengketakan merupakan bagian dari kawasan cagar budaya yang harus dipertahankan keberadaanya.

“Ada nilai-nilai historis, spritual, yang menyertainya, yang tidak bisa dipisahkan dari nilai sejarah komunitas adat,” kata Dewi Kanti, melalui siaran persnya.

Kedua, sambung dia, tanah yang disengketakan merupakan milik bersama  Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan berdasarkan amanat pendiri komunitas dan bahwa semua tanah atau aset tidak dapat dibagi waris.

Ketiga, terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan dalam beberapa dokumen untuk memenangkan gugatan yang telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Kuningan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Untuk diketahui, sidang perlawanan telah tiga kali digelar sejak Februari 2017. Para pihak terlawan tidak pernah hadir. Sidang yang diselenggarakan pada 29 Mei 2017, juga tidak dihadiri oleh para terlawan. Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada 5 Juli 2017 di Pengadilan Negeri Kuningan.

(*/men/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds