Pemerintah Diminta Tinjau DAU yang Tak Final

Anggota DPD RI asal Jabar Ir H Ayi Hambali memberi sambutan pada  Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik 2018 di Bandung, Selasa (22/8).

Anggota DPD RI asal Jabar Ir H Ayi Hambali memberi sambutan pada Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik 2018 di Bandung, Selasa (22/8).

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menggelar Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018.
Kegiatan yang berlangsung pada 22-24 Agustus ini, dihadiri Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, antara lain, Ir H Ayi Hambali (Jawa Barat), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), Chaidir Djafar (Papua Barat) dan Muliati Saiman (Sulawesi Tenggara).

Selain itu, hadir pula para pejabat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, serta para Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Menurut Anggota DPD RI asal Jabar Ir H Ayi Hambali, tujuan forum ini untuk mensinkronkan antara rencana pembangunan daerah dengan pemerintah pusat. “Jangan sampai ada lagi pembangunan yang hanya berdasarkan egosektoral, atau ‘aing-aingan’ (mementingkan diri sendiri), misal, pemerintah pusat membangun pelabuhan tapi akses jalannya tidak dibangun oleh pemerintah provinsi karena provinsi tidak menganggarkannya, membangun terminal tapi tidak ada mobilnya, membangun pelabuhan tak ada kapalnya, demikian pembangunan pasar, tapi tidak ada pedagangnya, nyaris tiap tahun terjadi,” ujar senator asal Jabar ini kepada Radar Bandung, di sela-sela acara, di Hotel Grand Aquila, Bandung, Selasa (22/8).

Dengan adanya sinkronisasi, menurut Ayi, tidak akan ada lagi infrastruktur yang dibangun sia-sia. “Artinya, ini benar-benar mencapai sasaran dan membawakan hasil yang positif untuk rakyat. Pembangunan itu untuk kesejahteraan rakyat tapi kalau pembangunan itu kemudian tidak diatur dengan baik, hanya akan buang-buang uang,” papar Ayi Hambali.

Makanya sejak pemerintahan sekarang, mulai digelar sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Sebagai perwakilan daerah, kami berkepentingan mengawal ini, supaya kasus-kasus lama tidak terulang lagi. Peran kami di sini lebih sebagai mediator, agar hal-hal yang diusulkan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dapat tersampaikan sebaik-baiknya. Ketika pembahasan di tingkat pusat pun kami mengawal. Sekarang lagi disusun programnya besok selesai, kami akan beri tembusan, pemerintah daerah akan menandai mana yang menjadi prioritas. Kalau sampai terjadi APBN tidak utuh karena pendapatan negara berkurang, nah pemotongan itu jangan sampai di sektor -sektor yang sebetulnya dibutuhkan pemerintah daerah,” jelas Ayi.

Ayi menambahkan, dalam rancangan APBN tahun ini, dipaparkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) itu tidak bersifat final, karena memang DAU berdasarkan pendapatan dalam negeri netto. Jadi kalau pendatapannya naik, DAU akan naik, sebaliknya jika turun maka DAU pun turun.

“Menurut kami di DPD, ini sesuatu yang tidak benar, DAU itu merupakan kedaulatan daerah, karena DAU menyangkut gaji pegawai dan program-program kerja di daerah, nah kalau itu tidak berkepastian, kejadian seperti tahun kemarin dimana ada daerah yang terpaksa menunda-nunda gaji pegawainya, ini kan memalukan, walaupun ada jaminan dari kementrian keuangan gaji pegawai itu harus didahulukan, tapi pada praktiknya tidak bisa. Jadi satu-satunya solusi, DAU itu harus bersifat final meskipun harus kecil, nggak masalah tapi final,” terang Ayi.

Mengapa ketika terjadi penurunan penerimaan negara, bukan hal lain saja yang dikurangi, barangkali ada infrastruktur yang belum mendesak, kenapa harus DAU yang dikurangi. “Harapan kami dari pimpinan dan seluruh anggota DPD RI, agar pemerintah meninjau kembali kebijakan yang tercantum dalam Rancangan UU APBN tahun 2018 yang mengatakan bahwa jumlah DAU tidak bersifat final, ini akan sangat mengganggu Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan di daerahnya masing-masing, DAU adalah kedaulatan daerah, makanya harus bersifat final,” tegas Ayi.

Dalam sambutannya, Ayi menerangkan, DPD RI mengapresiasi perbaikan pengelolaan dana transfer khusus (DTK) yang dilakukan Pemerintah, antara lain melalui Pengalokasian DAK fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah; Pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based) danprioritas nasional, dengan memperkuat sinergi antarbidang, antarprogram, antardaerah dan antar sumber pendanaan.

Selain itu, guna menjaga ketercapaian output DAK fisik, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran yang berbasis kinerja pelaksanaan, yaitu berdasar kinerja penyerapan dan kinerja pencapaian output DAK fisik. Dan Perbaikan sistem pelaporan penyerapan dan capaian output DAK.

Pengawasan terhadap Dana Transfer, terutama untuk DAK Fisik, perlu ditingkatkan sehingga sasaran anggaran dapat efektif untuk mendorong percepatan pembangunan didaerah. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan daerah. Seperti dinyaatakan dalam PMK 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui penilaian kinerja berdasarkan indikator kesehatan keuangan daerah, hasil capaian dari program/ kegiatan, pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap semoga Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik TA 2018 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan antar bidang DAK Fisik, sinkronisasi antar daerah dalam satu provinsi, antara kegiatan yang didanai dari DAK Fisik dengan yang didanai dari nonDAK serta sinkronisasi data teknis rencana kegiatan per bidang antara kementerian/lembaga teknis dengan SKPD terkait dan adanya kesiapan daerah untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik tahun 2018,” pungkas Ayi Hambali.(*/nto)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …