Humas Jangan Pelit Informasi dan Harus Melek Media Sosial

Focus Group Discussion (FGD) “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital”. FOTO: ATEP KURNIAWAN/POJOKBANDUNG

Focus Group Discussion (FGD) “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital”. FOTO: ATEP KURNIAWAN/POJOKBANDUNG

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus proaktif menginformasikan kinerja dan program kerjanya ke masyarakat luas.


Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak melakukan perubahan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu menjadi topik besar pembahasan Focus Group Discussion (FGD) “Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital” di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Selasa (22/8/2017).

Diskusi tersebut dimoderatori Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Sedangkan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo tampil sebagai pembicara.

Hadir juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta unsur hubungan masyarakat dari sejumlah kementerian dan pemerintah daerah lainnya.

Baca Juga:

Butuh Informasi Seputar Sesar Lembang? Hubungi 115 Basarnas Command Center

Jabar Tak Masuk 10 Besar Keterbukaan Informasi Publik, Ini Saran Ketua Dewan

Jabar Luncurkan Layanan Lapas Berbasis Teknologi Informasi

Dalam kesempatan itu, Pramono Anung mengatakan, pemerintah harus mengubah manajemen komunikasi di era digital saat ini. Informasi yang berkembang di masyarakat harus disikapi serius oleh pemerintah.

“Kehumasan harus mengalami perubahan, tidak kaku, harus ada inovasi,” tegas Anung.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus bersifat dua arah. Terlebih di era digital saat ini, informasi tidak bisa berjalan bersifat tunggal.

“Arahan dan kebijakan pemerintah harus diinformasikan optimal melalui berbagai saluran komunikasi,” ujar Pramono.

Humas pemerintah, lanjut dia, harus aktif memanfaatkan media sosial dalam menginformasikan capaian pembangunan ke masyarakat.

Bahkan tidak hanya petugas kehumasan saja, pejabat seperti menteri, hingga kepala daerah pun harus aktif berkomunikasi melalui media yang tengah digandrungi masyarakat ini.

“Apa yang diputuskan Presiden, dalam setiap peristiwa, harus dikomunikasikan ke masyarakat melalui media sosial, dan berbagai sarana yang ada. Publik tidak terlalu senang dengan cara pemerintah menyampaikan formal,” ungkap dia.

Loading...

loading...

Feeds