Sebaiknya Gerindra-PKS Rangkul Demokrat dan PAN di Pilgub Jabar, Ini Saran Pengamat

Deddy Mizwar (kiri), Ahmad Syaikhu (kanan). (Pojokjabar)

Deddy Mizwar (kiri), Ahmad Syaikhu (kanan). (Pojokjabar)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Keputusan Partai Gerindra dan PKS terkait penetapan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai pasangan Cagub/Cawagub Jawa Barat 2018-2023 akan sangat mempengaruhi arah koalisi partai lainnya.

Partai Demokrat dan PAN dipandang lebih condong ke Gerindra-PKS berdasarkan kedekatan di tingkat pengurus pusat, tetapi akan berpikir ulang jika harus bergabung kedua partai ini telah menetapkan pasangan calon.

BACA JUGA:

Bersedia Jadi Kader, Deddy Mizwar Resmi Diusung Gerindra di Pilgub Jabar

PDIP Tak Gentar Hadapi Gebrakan Gerindra-PKS yang Usung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu

“Keputusan partai bergabung dasar pertimbangannya adalah manfaat bagi partai, tidak melulu harus menempatkan kadernya (sebagai calon, Red). Intinya harus ada konsensus,” ungkap Pengamat Politik Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf, di Bandung, Jumat (18/8/2017).

Pilgub Jabar: PKS Sebut Semua Kader Setuju Duet Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu

Menurutnya, bisa jadi Gerindra dan PKS sudah mengukuhkan posisinya masing-masing di tingkat provinsi, tetapi belum tentu untuk tingkat kabupaten/kota. “Di daerah, bisa jadi Gerindra dan PKS harus mengalah, biarkan kader-kader Demokrat dan PAN yang maju,” katanya.

Bahkan, lanjut Asep, faktor finansial pun bisa menjadi pertimbangan dalam konteks jalinan koalisi. Hanya saja, faktor ini jangan sampai terjadi dalam kerjasama politik karena bisa mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan ke depan.

“Soal financial, sangat dimungkinkan menjadi bahan pertimbangan. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap di konsensus politik itu. Sebab, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin,” tegas Asep.

Meskipun koalisi yang besar bukan jaminan untuk meraih kemenangan, lanjut dia, Gerindra dan PKS sebaiknya merangkul Demokrat dan PAN untuk berkoalisi, guna memperkuat peluang kemenangan bagi Gerindra dan PKS.

“Konsensus bisa dimaklumi, asalkan masih dalam batasan yang wajar, jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat,” pungkas Asep.

(atp/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds